Arah kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Prabowo Subianto menjadi perhatian utama karena terjadi perubahan signifikan pada postur anggaran negara. Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2025 sebesar 2,45–2,80 persen dari PDB dengan rasio utang meningkat hingga sekitar 40 persen terhadap PDB, mendekati batas aman yang ditetapkan undang-undang. Kebijakan ini dipengaruhi oleh program-program populis yang membutuhkan anggaran besar, seperti makan siang gratis untuk pelajar dan balita.
Kenaikan belanja dan pembengkakan rasio utang membawa konsekuensi risiko fiskal yang lebih tinggi, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski begitu, pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan belanja dengan meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pembiayaan inovatif agar APBN tetap sehat. Strategi ini dipadukan dengan upaya reformasi regulasi dan penguatan institusi fiskal agar arah pembangunan tetap berkelanjutan.
Komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan keuangan negara menjadi kunci perhatian.
Terutama karena hampir seluruh rencana kebijakan fiskal baru telah masuk ke dalam postur APBN. Hal ini membuat banyak pihak menantikan cara pemerintah Prabowo menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan dan Prioritas Fiskal Pemerintahan Prabowo
Pemerintahan Prabowo Subianto memulai arah baru dalam kebijakan fiskal dengan menargetkan optimalisasi pendapatan negara.
peningkatan efektivitas belanja, dan pengelolaan risiko fiskal yang terukur. Fokus diberikan pada reformasi perpajakan, percepatan pembangunan, serta pengendalian defisit dan utang agar tetap aman dalam jangka menengah.
Fokus Utama Kebijakan Fiskal 2025
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan perlunya transformasi dalam kebijakan fiskal sejak awal masa pemerintahannya. Penetapan enam sasaran utama dalam RPJMN 2025–2029 menjadi pedoman
Meliputi pendapatan negara, peningkatan rasio pajak, defisit APBN, pengendalian rasio utang, keseimbangan primer, dan pembiayaan investasi.
Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional hingga tahun 2029. Pemerintah mematok pendapatan negara antara 13,75%–18,00% dari PDB pada 2029. Target belanja negara pun ditetapkan pada tingkat 16,20%–20,50% dari PDB untuk tahun yang sama, dengan kendali defisit hingga sekitar -2,45% sampai -2,50% dari PDB.
Prabowo dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sepakat APBN harus menjadi instrumen untuk mempercepat reformasi struktural, mendukung sektor produktif, serta menjaga kesinambungan fiskal.
Strategi Penguatan Pendapatan Negara
Strategi utama Pemerintah Indonesia untuk penguatan pendapatan negara pada era Prabowo adalah optimalisasi sumber pajak dan nonpajak. Langkah utama yaitu implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) secara menyeluruh dan reformasi pajak yang lebih progresif guna meningkatkan rasio pajak terhadap PDB.
Penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian khusus. Pemerintah juga menyoroti simplifikasi proses bisnis, penajaman tax incentive berbasis sektor prioritas, serta intensifikasi dan ekstensifikasi objek cukai, termasuk kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang berkelanjutan.
Di luar perpajakan, penguatan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dilakukan melalui reformasi pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi dividen BUMN, pemanfaatan aset negara, dan inovasi layanan digital untuk meningkatkan penerimaan.
Arah Belanja Negara dan Program Prioritas
Belanja negara diarahkan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta riset dan inovasi yang mendukung transformasi ekonomi. Prabowo meminta agar pengeluaran APBN difokuskan pada belanja produktif dan countercyclical, guna mempercepat investasi publik dan menjaga daya tahan ekonomi Indonesia.
Kebijakan belanja negara juga akan bersifat afirmatif dengan perhatian pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah ditingkatkan, memperkuat sinergi antarinstansi serta mendorong penguatan Program Prioritas seperti pembangunan industri teknologi tinggi dan energi bersih.
Pengelolaan pembiayaan difokuskan pada skema-skema yang menjaga defisit dan utang tetap dalam batas aman, termasuk penguatan peran BUMN dan optimalisasi Surat Berharga Negara untuk pembiayaan investasi produktif.
Dampak dan Tantangan Arah Fiskal Prabowo ke Depan
Kebijakan fiskal di bawah Prabowo Subianto diproyeksikan akan membawa perubahan pada struktur APBN, khususnya dari sisi belanja, defisit, dan pengelolaan utang negara. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabilitas fiskal menjadi perhatian utama di awal masa pemerintahannya.
Implikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Arah fiskal 2025 yang diarahkan oleh Prabowo berfokus pada peningkatan belanja pemerintah, termasuk program makan siang dan susu gratis yang membutuhkan anggaran besar.
Kenaikan target belanja pemerintah pusat antara 11,96–13,35 persen terhadap PDB diproyeksikan dapat mendorong konsumsi dan investasi, terutama jika anggaran dialokasikan secara efektif. Ini diharapkan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.
Namun, efek jangka pendeknya sangat tergantung pada efektivitas realisasi program prioritas serta kesiapan birokrasi dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif.
Faktor yang perlu diperhatikan:
- Kemampuan menyerap dan menyalurkan anggaran secara optimal.
- Adaptasi birokrasi terhadap pola belanja baru.
- Potensi inflasi akibat lonjakan belanja tanpa disertai peningkatan produksi.
Risiko dan Pengelolaan Utang
Di tengah peningkatan defisit dan pembengkakan rasio utang, risiko fiskal Indonesia turut meningkat. Target defisit 2,45–2,8 persen terhadap PDB mendekati batas maksimal 3 persen yang diatur undang-undang.
Rasio utang pemerintah ditargetkan 39,77–40,14 persen terhadap PDB, naik dari tahun sebelumnya. Hal ini menuntut pengelolaan utang yang lebih berhati-hati oleh Menteri Keuangan, terutama di tengah suku bunga global tinggi dan volatilitas pasar.
Strategi peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak menjadi krusial. Namun, pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) masih membutuhkan waktu transisi, sehingga penerimaan ekstra belum bisa langsung diharapkan dalam waktu dekat.
Peran APBN dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045
APBN berperan penting untuk mencapai target Visi Indonesia Emas 2045 melalui pembiayaan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prabowo Subianto menekankan continuity pembangunan dari era Jokowi, dengan memastikan program baru tidak mengorbankan kesinambungan fiskal.
Penyesuaian postur APBN 2025—terutama pada belanja pembangunan dan transfer ke daerah—bertujuan menjawab tantangan transformasi ekonomi jangka menengah. Kunci keberhasilannya terletak pada pengawasan penggunaan anggaran dan pembiayaan inovatif.
Sinergi antara kebijakan fiskal Prabowo dan penguatan institusi fiskal diyakini memperkuat fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang dan pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.
