Pengangguran di kalangan anak muda Indonesia masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelompok usia 15–24 tahun menyumbang angka tertinggi dalam kategori tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari DPR Desak Pemerintah agar segera menyusun strategi konkret dan terukur untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (25/7), DPR menekankan bahwa langkah-langkah yang ada saat ini belum menyentuh akar permasalahan dan dinilai terlalu normatif.
Ancaman Bonus Demografi: Potensi yang Bisa Menjadi Masalah
Indonesia saat ini tengah menikmati masa bonus demografi, yaitu situasi ketika jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Namun, kondisi ini bisa berubah menjadi beban demografi jika generasi muda tidak diberdayakan secara optimal.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H. Muhammad Rasyid, mengatakan bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan akses pelatihan kerja bisa mengakibatkan dampak sosial jangka panjang.
“Ini momentum yang tak boleh dilewatkan. Kalau kita gagal mengelola bonus demografi, maka yang muncul adalah frustrasi sosial, kriminalitas, dan stagnasi ekonomi,” ujarnya.
Pendidikan dan Keterampilan Tidak Selaras dengan Dunia Kerja
Salah satu akar persoalan utama adalah kesenjangan antara keterampilan lulusan muda dan kebutuhan dunia industri. Banyak anak muda yang lulus dari SMA atau perguruan tinggi, namun tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
Anggota Komisi X DPR RI, Lydia Ambarwati, menyebutkan bahwa reformasi pendidikan vokasi adalah langkah wajib yang harus diambil.
“Kita butuh sistem pendidikan yang link and match dengan dunia industri. Program vokasi, pelatihan berbasis teknologi, dan magang industri harus diperluas dan ditingkatkan,” tegasnya.
Tantangan Dunia Pendidikan:
- Minimnya kurikulum berbasis kebutuhan kerja
- Kualitas pengajar yang belum merata
- Kurangnya fasilitas pelatihan di daerah
- Rendahnya literasi digital
Dorongan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Selain mengandalkan sektor formal, DPR mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, yang terbukti menyerap banyak tenaga kerja dari kalangan muda. Program pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis digital, hingga kemudahan akses permodalan menjadi solusi jangka pendek dan menengah yang harus diutamakan.
Poin penting yang ditekankan DPR:
- Pemerintah perlu memberi insentif pajak dan kredit lunak untuk UMKM pemula
- Pendampingan usaha harus dilakukan secara berkelanjutan
- Akses digital dan platform pemasaran harus disediakan untuk pemuda di desa
Digitalisasi Lapangan Kerja: Adaptasi Terhadap Ekonomi Masa Kini
Dalam dunia kerja modern, digitalisasi menjadi faktor kunci. Banyak pekerjaan baru yang muncul dari sektor digital seperti freelancer, content creator, data analyst, hingga e-commerce entrepreneur. Sayangnya, sebagian besar lulusan muda belum dibekali keterampilan digital yang memadai.
DPR mengusulkan:
- Penguatan program pelatihan digital berbasis komunitas
- Kolaborasi dengan platform teknologi seperti Google, Microsoft, dan Tokopedia
- Fasilitas WiFi publik dan co-working space di kota kecil dan pedesaan
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Sektor Swasta
Permasalahan pengangguran muda tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. DPR Mendesak bahwa sinergi lintas sektor adalah keharusan. Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kominfo harus duduk bersama dan merumuskan peta jalan bersama.
Selain itu, peran sektor swasta juga tidak bisa dikesampingkan. Dunia industri harus dilibatkan aktif dalam menyusun kurikulum pelatihan dan membuka ruang magang serta kerja untuk pemuda.
Kesimpulan: Saatnya Bergerak, Bukan Sekadar Berwacana
Permasalahan pengangguran kaum muda bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Tanpa strategi yang jelas, bonus demografi bisa berubah menjadi malapetaka ekonomi dan sosial.
DPR RI menegaskan pentingnya langkah nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan generasi muda dan memastikan mereka menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan korban dari sistem yang tidak adaptif.
