DANA BOS SDN 2 DIDUGA DI MARK-UP

DANA BOS SDN 2 KARANG RAJA MERBAU MATARAM," DIDUGA MARK-UP "

beritarakyatnews.com-Penggunaan dana Biaya Oprasional Sekolah tahun anggaran 2016 di SDN 2 Karang Raja Merbau Mataram Kab.Lampung Selatan Prov.Lampung.

Perawatan Sekolah pada tahun 2016,perbaikan karpus gunakan anggaran dana BOS sebesar Rp.3.000.000.dan perbaikan bangku sekolah sebesar Rp.3.000.000. dan Pengembangan Profesi Guru, ibu Sartini yang mengikuti pelatihan selama 2 hari di Kalianda habiskan biaya Rp.2.747.500.
Untuk pembelian prangkat komputer tidak ada, Demikian dijelaskan Maria Wati.S.Pd.SD.

Menurut Data Rekapitulasi Perkomponen tahun 2016 SDN 2 Karang Raja Merbau Mataram, Perawatan Sekolah SDN 2 Karang Raja sebesar Rp.11.886.500. Pembelian Perangkat Komputer sebesar Rp.350.000.

Menurut hasil investigasi dan konfirmasi di sekolah SDN 2 Karang raja Merbau Mataram, diduga anggaran Perawatan Sekolah SDN 2 Karang Raja Merbau Mataram Lamsel, di "MARK-UP"   anggaran  pembelian perangkat komputer diduga "FIKTIF"  Pengembangan Provesi Guru  "Diduga Tidak Jelas"

Diminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Lampung Selatan dan DPRD Kab.Lampung Selatan, Menindaklanjuti Masalah ini. (Zai).

PEMERINTAH PROV.BANTEN DAPAT BANTUAN UPAYA KHUSUS SEBESAR 41.5 M

Banten Berita Rakyat News. Dalam pembangungan Pemerintah Prov.Banten dalam program peningkatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan sumber daya air, Dalam kunjungan kerjanya  Menteri Pertanian Amran Sulaiman berkunjung di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang dalam rangka panen raya sekitar 27.300 hektar.

Amran Sulaiman Menteri Pertanian  mengatakan bahwa Provinsi Banten akan mendapatkan anggaran upaya khusus atau Upsus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai sebesar Rp41,5 miliar.  dana yang dialokasikan untuk pengembangan jaringan irigasi dan optimasi lahan adalah sebesar Rp36,2 miliar,.Alokasi anggaran Upsus tersebut berasal dari dana "refocusing".  dari luas sawah Desa Mekarsari sebesar 1.250 hektare, setelah melaksanakan program upsus dapat meningkatkan produktivitas dari 6 sampai 8 ton per hektare menjadi 7 sampai 9 ton per hektare.

Pada saat dialog dengan para petani di Desa Mekarsari, Menteri Pertanian secara simbolis menyerahkan bantuan bibit holtikultura, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, kedelai, pengembangan budidaya kerbau, dan fasilitasi pengelolaan limbah ternak untuk Banten. Dalam kunjungan kerjanya ke Pandeglang beberapa hari lalu , Menteri Pertanian juga didampingi oleh Plt Gubernur Banten Rano Karno, Kapolda Banten Boy Rafli Amar, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, dan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementan Emilia Harahap.(neng)

KADIS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROV.BANTEN LECEHKAN WARTAWAN DAN LSM

Banten Berita Rakyat News. Ketua LSM Cakra Buana Cecep Pria Irawan dan Feri Sinurat dari SKU Dialog bermaksud konfirmasi kepada kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Prov.Banten, Eneng Nurcahyati. Terucaplah kata yang tidak pantas yang di lontarkan oleh Eneng Nurcahyati, “Wartawan dan LSM Tukang Minta-minta Uang”. Dari hasil pantauan kami (Red) bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Prov.Banten alergi kepada awak media MINGGUAN, mana mungkin wartawan mingguan minta uang kepada Eneng Nurcahyati,.

 Akibat dari pernyataan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Banten Eneng Nurchayati, yang menyebut LSM dan Wartawan Tukang Minta-Minta Uang, yang dimuat oleh salah satu media cetak Nasional, ternyata menimbulkan reaksi dan kecaman dari para wartawan dan LSM di Banten. Akibatnya, LSM dan Wartawan di Banten memprotes pernyataan Kadistanak Banten tersebut ke Biro Humas Pemprov Banten. Kemudian, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Banten, Deden Apriandhi, berupaya untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, dengan menghadirkan Kadistanak Banten beserta Sekretaris Distanak Banten, wartawan yang menulis pemberitaan atas pernyataan tersebut, serta sejumlah wartawan di ruang Karo Humas dan Protokol Setda Banten. Hasil dari mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang positif untuk menemukan solusi, kemudian dihadirkan narasumber yakni pihak LSM Cakrabuana Cecep Pria Irawan. Saat itu, rapat yang awalnya terbuka, mendadak menjadi tertutup. Hanya beberapa wartawan saja yang diperkenankan hadir, dan pihak yang berkepentingan. Sedangkan lainnya tidak diperbolehkan masuk dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Distanak Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati menyatakan, dirinya tidak berniat untuk mengatakan wartawan dan LSM tukang minta-minta uang. Namun, dirinya meminta maaf atas ucapan yang telah dilontarkannya kepada salah satu LSM dan Wartawan di Banten beberapa waktu lalu. “Saya tidak berniat mengatakan LSM Wartawan tukang minta uang. Semuanya tergantung emosi dan persepsi masing-masing. Tapi, dalam hal ini, saya meminta maaf,” kata Eneng di ruang Karo Humas dan Protokol Setda Banten,. Menyikapi hal tersebut, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Provinsi Banten, Hasuri menyayangkan sikap dan pernyataan Kadistanak yang tak lain adalah seorang pejabat eselon II.

Hasuri mengatakan, dirinya sangat prihatin terhadap ucapan Kadistanak yang menyatakan bahwa LSM dan Wartawan tukang minta-minta uang, bahkan ucapan tersebut dimuat oleh salah satu Media Mingguan Nasional.“Kami sebagai wartawan merasa terhina dengan ucapan yang disampaikan Kadistanak tersebut, karena ini merupakan pelecehan terhadap profesi (Wartawan-Red), bahwa pihaknya mengecam dan akan menindaklanjuti penghinaan tersebut keranah hukum. “Persoalan ini bukan hal yang biasa. Ini menyangkut harga diri kita sebagai wartawan. Ini perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Ijul, Koordinator LSM yang hadir dan memprotes,Ditempat terpisah, Ijul, Koordinator LSM yang hadir dan memprotes pernyataan Kadistanak Banten menegaskan, bahwa pihaknya sangat terpukul dengan pernyataan seorang Kepala Dinas yang merupakan salah satu pejabat di Pemprov Banten ini. “Seharusnya Ibu Kadis sebelum berucap harus berfikir terlebih dahulu. Jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan. Apalagi pernyataan itu menghina lembaga sosial kontrol dan wartawan. Jelas ini penghinaan dan tidak bisa dibiarkan,”  pihaknya mendesak Plt Gubernur Banten Rano Karno agar mengevaluasi jabatan Eneng Nurchayati sebagai Kepala Dinas. "Seorang pejabat tidak pantas berucap arogan dan menghina profesi sosial kontrol, ungkap nya (neng)

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional “Pers Sehat Bangsa Hebat”

Drg. Sigit Wardojo. Mkes

Kepala Dinas

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional “Pers Sehat Bangsa Hebat”

Drg. Sigit Wardojo. Mkes

Kepala Dinas

                DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional “Pers Sehat Bangsa Hebat”

Drg. Sigit Wardojo. Mkes

Kepala Dinas

Rano Karno Segera Menduduki Jabatan Gubernur Banten Definitif

Rano Karno Segera Menduduki

Jabatan Gubernur Banten Definitif

Banten-Berita Rakyat News. Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno akan segera menjabat sebagai Gubernur Banten definitif, karena Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah, pada kasus suap Rp1 miliar kepada bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui pengacara Susi Tur Andayani pada sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Rano Karno saat dimintai tanggapanya terkait hal tersebut, mengaku prihatin dengan keputusan yang dijatuhkan kepada Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah. “Saya prihatin dengan keputusan ini, bagaimanapun ibu gubernur yang menyiapkan konsep pembangunan Banten, kalau saya definitif itu mekanisme, saya hanya menerima itu saja,” kata Plt Gubernur Banten Rano Karno saat bertemu para awak media di eks Pendopo Gubernur Banten Kota Serang, Rano mengaku belum bisa komentar lebih banyak terkait dirinya akan segera menjadi Gubernur Banten definitif. Karena dia belum mendapatkan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal gubernur definitif. “Sampai saat ini saya belum menerima surat, dan kapannya pun saya belum mengetahuinya,” jelas Rano.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten, Siti Maani Nina mengatakan, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa untuk menyikapi masalah putusan MA kewenangannya ada di Mendagri. "Jadi kita hanya menunggu. Mendagri yang mengusulkan surat ke Presiden," katanya.

Untuk pelantikannya sendiri, Pemprov Banten juga akan menunggu arahan dari Menteri Dalam Negeri setelah ada jawaban dari Presiden soal pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. "Mendagri nanti melantik atas nama Presiden," kata Siti Maani Nina.

Penolakan kasasi Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah yang bahkan bertambah hukumuannya yang semula 4 tahun menjadi 7 tahun. sangat sedih mendengar keputusan kasasi seperti ini. Menurut Tatu,

Mahkamah Agung memperberat hukuman Ratu Atut Chosiyah dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Atut divonis penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah menyuap Rp1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui pengacara Susi Tur Andayani terkait sengketa Pilkada Lebak Provinsi Banten. (neng/rini)