Berita Terkini :

Headline :Jembatan Raja Kecik Kota Batam

AMBON, Beritarakyatnews.com - Berkas dukungan dua pasangan Cagub independen dikembalikan setelah rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Maluku....... Baca selengkapnya
1 2 3 4 5 6

Pekerja Rumah Tangga Berurusan Dengan Polisi, Akibat Lakukan Pencurian di Rumah Majikan

Written By zai zainuddin on Selasa, 19 Juni 2018 | 23.02


Jakarta ,-Beritarakyatnews.com - Unit Reskrim  Polsek Cempaka Putih berhasil mengungkap kasus perkara Pencurian sesuai pasal 362 KUHP,kali ini pelakunya adalah seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yakni seorang pelaku berinisial AY (43),yang melakukan pencurian dirumah majikannya IMA (46).

Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu  17 Juni 2018 pada pukul:15:30 Wib, yang berlokasi di Jalan Murdai I No.6 RT.001/006 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan.Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Dari hasil penangkapan tersebut,Unit Reskrim Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik bening , 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1(satu) buah kunci pintu kamar dan 1(satu) buah kunci lemari,dan kerugian korban dengan total jumlah Rp, 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ).

Dari kronologis kejadian menjelaskan, Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul :13:30 Wib saat korban akan mengambil uang didalam kamar yang disimpan disebuah kotak dan dompet kecil didalam lemari sudah tidak ada/hilang dicuri, selanjutnya korban mengecek kembali pintu kamar dan lemari namun tidak ada yang rusak, korban merasa curiga dengan tersangka yang merupakan pembantu rumah tangganya sehingga korban melaporkan kejadiannya ke Polsek Cempaka Putih, dan dilakukan cek Tkp oleh Piket Reskrim akhirnya tersangka yang merupakan Pembantu Rumah Tangga.

Dan akhirnya pelaku mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang berikut perhiasan milik korban,selanjutnya tersangka berikut barang bukti diamakan ke Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat, guna penyidikan lebih lanjut.

(Rizky).

Pos Pengamanan Lebaran Polsek Tambora Mengamankan Pelaku Penjambretan Di Grogol Jakbar


Jakarta ,-Beritarakyatnews.com - Anggota Pos Pengamanan lebaran dalam Gelar Ops Ketupat Jaya 2018 Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap dan mengamankan  ARP (19), di duga pelaku penjambretan di wilayah Jl Prof Dr. Latumenten Jakarta Barat Selasa (19/06/2018).

Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh SH melalui Kanit Reskrim Akp Supriyatin, SH menjelaskan, tersangka ditangkap usai melakukan aksi penjambretan.

Pada saat itu korban yang sedang duduk dekat Pom Bensin Cell di warung pinggir trotoar kemudian datang pelaku dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna Putih merah. Ketika itu pelaku berboncengan dengan pacarnya AP (17).

"Pelaku langsung menjambret Hp korban yang sedang duduk," tutur Kompol Iver Son Manossoh Selasa Siang (19/06/2018).

Kompol Iver Son Manossoh menjelaskan, seketika itu korban mengadakan perlawanan sehingga pelaku ARP terjatuh dari motornya dan mengakibatkan luka lecet di sekitar wajah,  sedangkan motornya dibawa kabur oleh pacarnya melarikan diri yang masih dalam pengejaran.

"Pada saat itu korban melapor ke polisi yang sedang melintas. Selanjutnya Anggota Pos Pemgamanan Lebaran Polsek Tambora yang sedang berpatroli langsung mendatangi lokasi kejadian dan berhasil mengamankan pelaku," katanya.

Selanjutnya korban dan pelaku dibawa ke Pospam Ops Ketupat Jaya 2018, Polsek Tambora dan diterima oleh Ka Pospam dan  selanjutnya Tersangka dan barang bukti sebuah Hp OPO Seri A39 di serahkan kepada Polsek Tanjung Duren sehubungan TKP ada di wilayah Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat, Guna penyelidikan lanjut.

(Rizky).

Dewan Pers Langgar U.U 1999, Menetapkan Aturan Sendiri Kepada Organisasi Pers

Written By zai zainuddin on Senin, 18 Juni 2018 | 23.03

Jakarta- Berita Rakyat News - Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak. Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _“(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan,” imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dengan menetapkan sepihak bahwa hanya tiga organisasi pers sebagai konstituen Dewan Pers yakni PWI, Aji, dan IJTI.

Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers. “Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan,” jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini. Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini.(red).

KM Sinar bangun tenggelam di Perairan Danau Toba sekitar pukul 17.20 untuk rute Simanindo -Tigaras yang berangkat sekitar 17.00 di sekitar Pantai Ardara sekitar 2 KM dari pelabuhan tigaras.

Berita Rakyat News -
KM Sinar bangun tenggelam di Perairan Danau Toba  sekitar pukul 17.20 untuk rute Simanindo -Tigaras yang berangkat sekitar 17.00 di sekitar Pantai Ardara sekitar 2 KM dari pelabuhan tigaras.
Sampai saat ini pukul 22.40 WIB,Jumlah korban yang selamat berjumlah 18 orang dan 1 orang dinyatakan meninggal.
Proses evakuasi dilakukan oleh Kapal Ferry KMP Sumut I,KMP Sumut II dan Kapal Kayu Cinta Dame.
Adapun nama nama korban yaitu :
I. Korban selamat (luka ringan) :
1.Hernando lingga, lk 24 Tj. Morawa (RSUD hadrianus Sinaga)
2. Sri Santika, pr 26 Kuala tanjung (RSUD hadrianus Sinaga)
3. Rahman Saputra,  lk 22 Indrapura (RSUD hadrianus Sinaga)
4. Riko Sijabat, lk 26 kota pinang (Puskesmas Simarmata)
5. Tiambuns Situmorang, pr 16 Aek kanopan (Puskesmas Simarmata)
6. Hermanto turnip, lk 27 tigaras(Puskesmas Simarmata)
7. Suhendra lk 22 p. Siantar (Puskesmas Simarmata)
8. Sandri Sianturi lk 23 lubuk PAKAM (Puskesmas Simarmata)
9. Dedi Setiawan lk 22 lubuk PAKAM (Puskesmas Simarmata)
10. Hafni pr 29 p. Siantar (Puskesmas Simarmata)
11. Toni lk 29 kota pinang (Puskesmas Simarmata)
12. Roni lk 17 simpang raja huta (Puskesmas Simarmata)
13. Rudi Wibowo lk 22 binjai (Puskesmas Simarmata)
14. Muhammad Fitri lk 21 Indrapura (Puskesmas tigaras)
15. Heri Nainggolan lk 23 panitonga (Puskesmas tigaras)
16. Jamuda lk 17 parbungabunga (Puskesmas tigaras)
17. Juita morga pr. Serbelawan (Puskesmas tigaras)
18. Josua sinaga lk 18 simpang raja huta (Puskesmas Simarmata)
II. Korban meninggal
1. Perempuan belum teridentifikasi (Puskesmas Tigaras)
Berdasarkan informasi dari penumpang yang selamat, ombak sangat besar dan angin sangat kencang, untuk sementara informasi penyebab kapal tenggelam adalah faktor cuaca.
Proses penyelamatan dan evaluasi diberhentikan sementara dikarenakan kondisi ombak dan angin kencang yang dapat membahayakan tim penyelamat, dan apabila cuaca membaik akan dilanjutkan.
Sesuai dengan pernyataan Tim Penyelamat J. Simarmata dari perhubungan Provinsi  dan Marhan Simbolon (Humas KMP Sumur)  yang turut melakukan penyelamatan kondisi cuaca kurang bersahabat bahkan KMP Sumur sudah terombangambing sehingga menghentikan sementara penyelamatan.
Berdasarkan data di posko Penyelamatan dan Evaluasi yang dibuka di kantor KMP Sumur sampai saat ini laporan dari keluarga yang kehilangan berjumlah 51 orang (sampai pukul 22.40).(red).
Untuk informasi terbaru masyarakat bisa mengunjungi posko di pelabuhan Simanindo atau menghubungi Call center Pemkab Samosir 0822 7422 9622.

Ketua DPP Pemuda LIRA : Pelantikan Pjs Gub Jabar kental Nuansa Politik


Beritarakyatnews.com -  Ketua DPP Pemuda LIRA Sultoni, mengkritisi Pelantikan Komisaris Jend Pol. M. Iriawan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Senin, 18/6/2018.

Menurut Sultoni, hal ini akan menjadi catatan buruk dalam dunia Perpolitikan sepanjang Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Mengapa catatan buruk? Setidaknya ada tiga undang-undang yang ditabrak Mendagri, untuk tetap Melaksanakan Pelantikan PJS Jawa Barat, kepada anggota Kepolisian Aktif Iriawan.

Tiga Undang-undang tersebut adalah
1. Pasal 8 ayat 3 No 2 Tahun 2002 tentang bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat menduduki Jabatan diluar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau Pensiun dari Dinas Kepolisian.

2. UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) Pasal 201 Ayat (10) disebutkan untuk mengisi Kekosongan Jabatan Gubernur yang kosong, diangkat Pj Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi Madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pasal 19 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pimpinan tinggi Madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non-Struktural, Direktur Jenderal, Deputi.

Ia juga menambahkan pelantikan Iriawan jika di tinjau secara Politis, kental Nuansa Politik.

"Mengingat ada salah satu Kandidat yang sebelumnya dari unsur Kepolisian yang di usung oleh Partai penguasa" tambahnya.

Sultoni yang juga Warga Jawa Barat, mengingatkan kepada masyarakat Jawa Barat untuk mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Untuk itu kami Pemuda LIRA Mengingatkan kepada seluruh Masyarakat Jawa Barat, untuk sama-sama kita awasi dan kawal Proses Demokrasi, agar terlaksana dengan jujur adil dan transparan tidak memihak dan tegas bertindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pilkada" ujarnya.

(Red).

Dewan Pers Menyalahi Aturaran, Uji Konpetensi Wartawan

Written By zai zainuddin on Minggu, 17 Juni 2018 | 15.28

Jakarta-Berita Rakyat News - Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak. Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _“(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan,” imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dengan menetapkan sepihak bahwa hanya tiga organisasi pers sebagai konstituen Dewan Pers yakni PWI, Aji, dan IJTI.

Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers. “Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan,” jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini. Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini. (Red).

Waspada!!! Sejumlah Perempuan Muda Kerasukan Makhluk Halus, Pengunjung Mall Mancy Duri Heboh!!!

Written By zai zainuddin on Sabtu, 16 Juni 2018 | 15.37


Duri,Riau,"beritarakyatnews.com - Pengunjung Mall Mandau Citty (Mancy) Duri selama lebaran Idul Fitri 1439 H ini sedikit memiliki peningkatan pengunjung ramainya dari hari-hari biasanya, masih dalam suasana lebaran ini tentunya sebagian Masyarakat menghabiskan waktunya dengan cara bermain-main atau berbelanja di Mall Mancy Duri yang terletak di jln Jend Sudirman Kecamatan Mandau yang bersebelahan dengan Mandiri Swalayan Duri.

Gedung Mall Mancy Duri yang berlantai 4 itu memang terlihat sangat megah dan strategis di tengah-tengah kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau ini, namun sayangnya tidak semuanya lantai gedung tersebut terisi oleh penghuninya sebagai pusat perbelanjaannya, seperti lantai 3-4 sejak didirikannya Mall itu memang belum difungsikan secara maksimal oleh pengelola Gedung Mall Mancy Duri tersebut.

Menurut beberapa saksi mata Warga pengunjung yang sempat d wawancarai oleh Media ini, pada sabtu malam minggu 16/6/18 membenarkan memang di lantai 3-4 Gedung itu tidak ada aktifitasnya (kosong) dulunya sempat direncanakan tempat untuk Studio Bioskop sebagai hiburan Masyarakat, namun sampai sekarang belum di fungsikan, situasinya juga remang-remang, bahkan sebagian sisi sudutnya lantai tersebut juga gelap gulita, diduga tempat itu hanya dijadikan atau di manfaatkan oleh pengunjung sebagai tempat mojok kaula muda yang di mabuk asmara,"ungkap MY salah satu warga pengunjung yang mengaku sering mengabiskan waktu belanja dan bermain bersama anak-anaknya di Mancy Duri.

Pada hari sabtu malam minggu ini terdengar suara harukpikuk teriakkan beberapa orang yang berjenis kelamin perempuan yang membuat heboh!!! ternyata mereka itu sudah di rasuki oleh makhluk halus dari dalam gedung itu, sehingga pengunjungpun ramai-ramai berlari untuk menyaksikan orang kerasukan yang meneriakkan itu, yang dirasuki oleh makhluk halus ada sekitar (empat) 4 orang perempuan, mereka meneriakkan dengan kata-kata," jangan kalian berbuat mesum disituuu!!! jangan berbuat mesum di atas situu," mendengar kata-kata itu keluar dari mulut perempuan muda tersebut, mulailah orang-orang berkumpul ber ramai-ramai untuk menyaksikkannya, ada juga pengunjung yang memegangnya, ada juga yang mencoba untuk mengobatinya, bahkan dari pihak Petugas Pengamananpun melarang semua orang untuk memphoto, mengabadikan atau memvideokannya kejadian tersebut, kamipun yaa terpaksa menghapusnya semuanya video itu,"tambahnya lagi.

Dihubungi pihak Management pengelola Gedung Mall Mancy Duri, melalui WhatsApp nya, Prabowo yang mengaku sebagai Staff Management di Mall Mancy Duri tersebut mengatakannya," Pada intinya smua sudah sembuh pak. Terima kasih kembali pak.
Nama saya prabowo. Saya staff pak,"jelasnya lagi.(mir)

Umum

Ekonomi

Diberdayakan oleh Blogger.

Kesehatan

Nusantara

Hukum

 

Umum | Politik | Hukum | Narkoba | Wawancara | Ekonomi | Kesehatan | Nusantara | Pendidikan | Redaksi
Copyright © 2013. - All Rights Reserved design by Kios Website