L.S.M Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) Sumatera ”Minta Aparat Hukum Periksa Antek-Antek Kementerian PU di BBPJN III Palembang”

L.S.M  Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) Sumatera

”Minta Aparat Hukum Periksa Antek-Antek Kementerian PU di     BBPJN III Palembang”

Kepada aparat penegak hukum di Republik Indonesia ,diminta lakukan Pemeriksaan terhadap Pekerjaan Ruas Jalan Bukit  Kemuning-Padang Tambak -Padang Tambak –Bts.Kota Kota Liwa, Ruas Jalan  Sp. Gn. Kemala - Liwa – Biha-Bengkunat  “Yang dilaksanakan oleh (Pejabat Pembuat Komitmen PPK08 P3JJN  Sp. Gn. Kemala - Liwa – Biha) dan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK06. P3JJN Bukit Kemuning - Padang Tambak - Liwa)  Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah II Provinsi Lampung, (Pejabat Pembuat Komitmen PPK Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) Direktorat Jendral Bina Marga Provinsi Lampung, Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional   (BBPJN) III Palembang.

Ir. BASTIAN SODUNGGARON SIHOMBING, M.Eng, Mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN III) Palembang yang bertangung jawab tehadap Pelaksanaan Jalan Nasional di Provinsi Lampung hinga akhir anggaran TA 2013, “Mengatakann, “ya,Paham, kalau”Diduga Fiktif” Agak susah ya,Bisa gak,kalau dapat bukti dari sekedar daftar yang sebenarnya dapat di download dari website milik Kementerian Pekerjan Umum.dikatakannya Lewat henpon selulernya pada Minggu 6-April-2014 jam 17:07;07.

“LSM Barak menunggu Ir. BASTIAN SODUNGGARON SIHOMBING, M.Eng Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin, membuktikan fisik jalan dan jembatan yang dikerjakan dilapangan, diantaranya Paket Pemeliharaan Rutin Jalan Bukit Kemuning-Padang Tampak=Bts.Kota Liwa-Jalan Sudirman (Kota Liwa)-Bts.Kota Liwa-Sp.Gn.Kemala-Krui-Biha-Bengkunat tahun anggaran 2013,”Jika melalui penerbitan media ini,tidak dapat menunjukan fisik dilapngan, hasil pekerjaan tahun 2013,”Berarti Benar Fiktif”

Ir. BASTIAN SODUNGGARON SIHOMBING, M.Eng, Mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalanan Nasional III Palembang,  mengatakan Data dari Website Kementerian PU tidak palid, dan tidak dapat dijadikan acuan bagi Masyarakat untuk mengontrol,dari bahasanaya melalui SMS, Pelaksanaan Jalan Nasional yang dilaksanakan oleh BBPJN III Palembang, yang membawahi Provinsi Lampung ,Bengkulu,Palembang dan Jambi,”Kementerian Pekerjan umum ,”tidak mematuhi Undang-Undang yang ada,”Terbukti dari jawaban Kementerian PU atas permohonan data 2014 kepada LSM Barak Sumatera, atas jawabannya, Pelaksanaan jalan nasional wilayah I dan II Provinsi Lampung tahun anggaran 2014,”Tidak transparan,”Pasalnya menjawab Pelaksanaan jalan nasional tidak menjelaskan ketebalan jalan yang dilaksanakan tidak menjelaskan STA km berapa dan ketebalan paket jalan yang dilaksanakan pada tahun 2014,”Bagi masyarakat awam tidak mungkin mengerti dengan jawaban Kementerian PU, bagaimana Masyarakat dapat melakukan kontrol,”Tapi LSM Barak Sumatera tidak mungkin bisa dikadali,,,,,,,”demikian dikatakan (ZAINUDDIN AKTIFIS BARAK SUMATERA) 

“LSM Barak bukan hanya mengerti karena memperoleh Data dari Website Kementeria Pekerjaan Umum saja,”Data dari Website PU, kami gunakan sebagai acuan mengontrol Pelaksanaan Kementerian PU di seluruh Indonesia, bukan hanya BBPJN III saja,”

 Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , PP Nomo 71 PP 68 Nomor 14 Tahun 2008,tentangnya tidak perlu dijabarkan,”Karena semua Penyelenggara wajib mengetahui.

Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak adalah Sepanjang 48.339 km.

Pada tahun 2011 Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak di anggarakan Pemeliharaan Rutin Sepanjang  40,84 km, dengan anggaran Rp.2.120.971.000,00; tanggal 29/12/2011 dinyatakan fisik selesai 100%.

Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak adalah Sepanjang 48.339 km.

Pada tahun 2012 Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak di anggarakan Pemeliharaan Rutin sepanjang  39,89 km, dengan anggaran Rp.1.793.352.000,00; tanggal 31/12/2012 dinyatakan fisik selesai 100%.

Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak adalah Sepanjang 48.339 km.

Pada tahun 2013 Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak di anggarakan Pemeliharaan Rutin sepanjang........ km, dengan anggaran Rp.1.450.500.000,00; tanggal /12/2013 dinyatakan fisik selesai 100%.

Jalan Padang Tambak –Batas Kota Liwa adalah sepanjang 37.573 km.

Pada tahun 2011 Jalan Padang Tambak-Batas Kota Liwa di anggarakan pemeliharaan Rutin sepanjang  23.57 km dengan anggaran Rp.1.255.898,500,00; tanggal 29/12/2011 dinyatakan fisik selesai 100%.

Jalan Padang Tambak –Batas Kota Liwa adalah sepanjang 37.573 km.

Pada tahun 2012 Jalan Padang Tambak-Batas Kota Liwa di anggarakan pemeliharaan Rutin sepanjang  28.57 km dengan anggaran Rp.1.437.023,500,00; tanggal 29/12/2012 dinyatakan fisik selesai 100%.

Jalan Padang Tambak –Batas Kota Liwa adalah sepanjang 37.573 km.

Pada tahun 2012 Jalan Padang Tambak-Batas Kota Liwa di anggarakan pemeliharaan Rutin sepanjang........ km dengan anggaran Rp.1.128.500,00; tanggal /12/2013 dinyatakan fisik selesai 100%.

Jalan Sudirman Kota Liwa sepanjang 6.209 km.

Pada tahun 2011 jalan Sudirman Kota Liwa di anggarakan pemeliharaan Rutin sepanjang  6.21 km dengan anggaran Rp.311.070.500,00; tanggal 03/08/2011 dinyatakan fisik selesai 100%.

Jalan Sudirman Kota Liwa sepanjang 6.209 km. \Pada tahun 2012 jalan Sudirman Kota Liwa di anggarakan pemeliharaan Rutin sepanjang  6.21 km dengan anggaran Rp.309.839.500,00; tanggal 11/09/2012 dinyatakan fisik selesai 100%.

Jalan Sudirman Kota Liwa sepanjang 6.209 km. Pada tahun 2013 jalan Sudirman Kota Liwa di anggarakan pemeliharaan Rutin sepanjang  2 km dengan anggaran Rp.166.500.000,00; tanggal 30/12/2013 dinyatakan fisik selesai 100%.

PW-06 Pengawasan Teknis Jalan Sp. Empat – Bukit Kemuning Pada tahun 2013 Rp.1,142,370.000,00; tanggal 30/12/2013 dinyatakan fisik selesai 100%.

PW-10 Pengawasan Teknis Jalan Bts.Kota Liwa- Sp.Gn.Kemala ,Krui-Sp.Gn Kemala Pada tahun 2013 Rp1,196,370.000,00; tanggal 30/12/2013 dinyatakan fisik selesai 100%.

PW-15 : Pengawasan Teknis Jalan Bukit Kemuning - Pd. Tambak - Bts. Kota Liwa, Jalan Sudirman Liwa  Pada tahun 2013 Rp.1,394,370,000,00; tanggal 30/12/2013 dinyatakan fisik selesai 100%.

Semua kegiatan diatas diduga kuat tidak dilaksanakan,”Pasalnya tidak satupun dari pihak PPK 06 dan PPK 08 Wilayah II Lampung, juga dari Kementerian PU Jakarta “Tidak dapat menunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin T.A 2011,12,13, ketika  LSM Barak Sumatera berunjuk RASA (UNRAS) bersama elemen masyarakat Lampung dan Banten,   di depan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada tanggal 23 Januari dan 12 Pebruari 2014, dalam Orasi menyampaikan tuntutan, minta  dan pertanggung-jawabannya atas  Pekerjaan yang dilaksanakan, dan STOP Anggaran Pemeliharaan Rutin 2014,”Janji Pejabat KASI wilayah III dan IV,pada tanggal 23 januari 2014 di Lantai VII Gedung Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, PEJABAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM JAKARTA DIDUGA BERSEKONGKOL DENGAN OKNUM PPK,SATKER DAN BBPJN III PALEMBANG.

KRONOLIGIS

LSM BARAK Surat pemberitahuan  Untuk Unjuk Rasa (UNRAS) Kamis 23 Januari  2014 Kepada Yth.Kapolres Jakarta Selatan c/q Intelijen Polres Jakarta Selatan Nomor 017/BII/LSM/JAMAK-BARAK/I/2014.

LSM BARAK Surat pemberitahuan  Untuk Unjuk Rasa (UNRAS) Rabu 12 Pebruari  2014 kepada Yth.Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan LSM Barak Sumatera dan Jamak Banten Nomor 018/BII/LSM/JAMAK-BARAK/II/2014.

LSM BARAK Mengadukan ke BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TIDAK PIDANA KORUPSI MABES POLRI Nomor Pengaduan 032/LSM/LP/BARAK/II/2014 Nama Pelapor ZAINUDDIN Ketua Umum Barisan Rakyat Anti Korupsi) Jenis Pengaduan secara Langsung petugas BRIGADIR YUDIYANTO.

LSM-BARAK Mempertanyakan apakah masih ada Lembaga penegak hukum,yang menjalankan Undang-Undang tentang Hukum,”yang berpihak kepada Rakyat Jelata,Kecil,Miskin,Tidak Punya Uang, Untuk Ongkos Perkara.............

KESIMPULAN LSM Barak Sumatera

dari analisa tela’ah kritis tersebut diatas, bahwa pada “Paket Pemeliharaan Rutin/Perbaikan Jalan Bukit Kemuning –Padang Tambak-Bts.Kota Liwa - Sp. Gn. Kemala - Liwa – Biha-Bengkunat,  “hasil Telaah dapat di ambil sebuah kesimpulan yang di antaranya adalah sebagai berikut  Lemahnya kapasitas pengawasan Paket Pemeliharaan Rutin/Perbaikan. Kurangnya pejabat publik yang mempunyai kwalitas pengetahuan dan keterampilan yang memadai,sehingga membuat manajemen pengerjaan tersebut kerap kali tidak mencapai hasil yang maksimal , lemahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penegakannya. Pengabaian atau pelanggaran terhadap aturan yang mengatur system dan prosedur, merupakan bagian dari suatu penyalahgunaan wewenang di tambah persengkongkolan secara sistematis yang diatur secara rapih demi keuntungan pribadi, golongan, kroni, mamupun kelompoknya.

Terkait kondisi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga Provinsi Lampung, tersebut. Maka kami meminta kepada institusi hukum yang berkompeten, supaya menindak tegas para pembangkang terhadap aturan perundang-undangan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip supremasi hukum yaitu “egaliter,adil, jujur dan kemanusiaan”.

1. Ruas Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.2.120.971.000,00(Sumber Dana APBN T.A 2011 yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.2.120.971.000,00

2. Ruas Jalan Padang Tambak –Bts.Kota Kota Liwa  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.255.898.500.00 (Sumber Dana APBN T.A 2011  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.255.898.500.00

3. Ruas Jalan Padang Tambak –Bts.Kota Kota Liwa  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.793.352.00,00 (Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.793.352.00,00

4.Ruas Jalan Padang Tambak –Bts.Kota Kota Liwa  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Padang Tambak –Bts.Kota Kota Liwa  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.437.023.500,00 (Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.437.023.500,00

5. Ruas Jalan Sudirman (Kota Liwa) Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.309.839.500,00 (Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 309.839.500,00

6. Jembatan Ruas Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.38,523,000,00(Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 38,523,000,00

7. Jembatan Ruas Jalan Padang Tambak –Bts.Kota Kota Liwa  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.35,285,000,00(Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 35,285,000,00

8. Ruas Jalan Bukit Kemuning-Padang Tambak Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.450.500.000,00(Sumber Dana APBN T.A 2013 yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.450.500.000,00

9. Ruas Jalan Padang Tambak –Bts.Kota  Liwa  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.128.500,00(Sumber Dana APBN T.A 2013  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.128.500,00

LSM BARAK,

Pekerjaan Ruas Jalan  Sp. Gn. Kemala - Liwa – Biha-Bengkunat  Pejabat Pembuat Komitmen PPK08.   P3JJN  Sp. Gn. Kemala - Liwa – Biha  Kasatker Wilayah II Provinsi Lampung DPU Bina Marga Provinsi Lampung,

 1. Ruas Jalan Kota Liwa – Sp.Gn.Kemala Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.183.889,50,00(Sumber Dana APBN T.A 2011 yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.183.889,50,00

2. Ruas Jalan Biha –Bengkunat  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.2.084.504.000.00 (Sumber Dana APBN T.A 2011  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.2.084.504.000.00

 3. Ruas Jalan Krui-Biha  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.068.465.000,00

(Sumber Dana APBN T.A 2011  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.1.068.465.000,00

4.Ruas Jalan Bts.Kota Liwa-Gn.Kemala  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.952.937,000,00(Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.952.937,000,00

5. Ruas Jalan Krui-Biha Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.938.722,000,00(Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.938.722,000,00

6.Ruas Jalan Biha-Bengkunat  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.598.730.000,00 (Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.1.598.730.000,00

7. Ruas Jalan Kota Liwa Sp.Gn.Kemala Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.497.500,000,00 (Sumber Dana APBN T.A 2013  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.497.500,000,00

8. Paket Pelebaran Jalan Kota Liwa Sp.Gn.Kemala Dengan Nilai  Rp.14.500.549,000,00,; (Sumber Dana APBN T.A 2012  yang diduga,”jaminana pekerjaan selama 2  tahun sebesar 5 %  tidak dilaksanakan,” Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.725.250,000,00

9. Jembatan Ruas Jalan Krui-Biha Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.103,500,00(Sumber Dana APBN T.A 2013  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.1.103,500,00

10. Ruas Jalan Biha-Bengkunat  Dengan Nilai Pemeliharaan Rutin Rp.1.595,500,00(Sumber Dana APBN T.A 2013  yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.1.595,500,00

11. Pemeliharaan Lengger/Bahu  Jalan Sp.Gn.Kemala-Krui, Bts.Kota L diwa Dengan Nilai Rp.372.560.000,00(Sumber Dana APBN T.A 2013 yang diduga fiktif Sehingga Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp.372.560.000,00.

Dari seluruh Paket-paket Pemeliharaan Rutin T.A 2011-2012-2013 Merugikan Keuangan Negara Puluhan Miliar............................................................................

EDISI Selanjutnya akan ditayangakan Pelaksanaan Pemeliharaan BERKALA,PENINGKATAN DAN PELEBARAN  SELURUH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI LAMPUNG Tahun 2011-2012-2013-2014,DATA DAPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. “JANGAN LINDUNGI OKNUM,JIKA BERSALAH,”JIKA BENAR PERTANGGUNG JAWABKAN.

                                     (AKTIFI BARAK SUMATERA)

DATA SUSULAN DITERIMA MABES POLRI

LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) Sumatera telah mengirimkan data susulan yang diminta oleh penerima pengduan  padatanggal 12-pebruari 2014 NOMOR 032/LSM/LP/BARAK/II/2014, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, data sudah diterima No.Kiriman/Barcode Lokasi Status Tanggal Status Keterangan 13380947918 DC JAKARTA PUSAT 100DC Diterima Mailroom 2014-02-27 19:01:49 Penerima : EFFY, "Tapi sampai saat ini tidak ada kabara dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI,

1 BULAN LAPOR KE MABES POLRI BELUM MENERIMA SP2HP

Lampung-beritarakyatnews.com- Sejak Rabu 12 Pebruari 2014,kami dari berbagai elemen masyarakat Lampung berunjuk rasa di Kementerian Pekerjaan Umum jakarta. Usai BERUNJUK RASA langsung melaporkan temuan, kepada Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Korupsi,"hingga kini belum ada SP2HP Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,kepada kami LSM Barak Sumatera.

Berharap kepada pihak terkait,dapat membuktikan proses hukum itu ada dan adil,jangan sepelekan kami rakyat jelata,kami mau melihat proses hukum itu ada. 

Temuan terkait anggaran Pemeliharaan Rutin jalan Nasional, Jalan dan jembatan Bukit Kemuning -Padang Tampak -Bts.Kota Liwa -Sp.Gn.Kemala-Krui-Biha-Bengkunat Provinsi Lampung "DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN NASIONAL " TIDAK DILAKSANAKAN ANGGARAN pada T.A 2011,2012 DN 2013, LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi Barak Sumatera. "Kami elemen masyarakat Provinsi Lampung Berharap, aparat hukum sungguh-sungguh memproses masalah ini,"Jangan biarkan oknum antek-antek Kementerian PU di daerah-daerah,seenaknya melakukan korupsi, "Sangatlah nyata ketika LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi - Barak Sumatera hendak bertemu dengan Menteri PU,meminta penjelasan terkait hal ini, "Pihak Kementerian PU tidak mau menemui,"diduga tidak dapat bertanggung jawab, atas ulah antek-anteknya di daerah khususnya Provinsi Lampung dan diseluruh indonesia(AKTIFIS BARAK SUMATERA) PIMPINAN MEDIA beritarakyatnews.com

SMP Negeri 1 Tanjung Sari,”Diduga Gunakan Dana BOS melebihi maksimal

SMP Negeri 1 Tanjung Sari,”Diduga Gunakan Dana BOS melebihi maksimal

Lampung Selatan-beritarakyatnews.com-SMP Negeri 1 Tanjung Sari menggunakan dana Biaya Oprasional Sekolah (BOS) pada tahun 2013,”Diduga tidak mematuhi ketetapan Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun dan kompetensi tenaga pustakawan, Pengembangan database Perpustakaan, Pemeliharaan perabot perpustakaan. Untuk kegiatan ini ditentukan minimal 5 % dari keseluruhan dana BOS,

LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi telah dilayangkan surat Klarifikas dan Konfirmasi Nomor 034 / LSM / LF/BARAK / II / 2014

,ditujukan kepada kepala Sekolah,namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari kepala sekolah, guna untuk mendapatkan penjelasan terkait penggunaan Dana BOS Perawatan Sekolah, Hingga berita ini di tayangkan,” ini tidak mengindahkan peraturan yang telah di atur dalam Undang-Undang PERS tahun 1999,tentang hak memperoleh informasi, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008,tentang keterbukaan publik. 

“Diminta kepada Kepala Dinas Pendidkan Lampung Selatan, agar mensosialisakan Undang-Undang PERS N0.40 tahun 1999 tentang hak memperoleh informasi dan wajib memberikan keterangan dan Undanag-Undang No.14 tahun 2008  tentang keterbukaan publik, semua penyelenggara negara wajib mematuhi undang-undag ini, “agar Kepala Sekolah mengerti, mematuhi peraturan dan Undang-Undang, agar aspirasi masyarakat dapat diperhatikan, jangan seenaknya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51/2011 tentang petunjuk juknis penggunaan Dana BOS dan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri No.62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Dana BOS,Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum  dan Alokasi BOS Tahun Anggaran  2012,

menetapakan Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun dan kompetensi tenaga pustakawan, Pengembangan database Perpustakaan, Pemeliharaan perabot perpustakaan. Untuk kegiatan ini ditentukan minimal 5 % dari keseluruhan dana BOS,

 “Diminta kepada yang berwenang menindaklanjuti masalah ini, diantaranya,kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit di sekolah,perlu memperhatikan penggunaan dana bos,yang sudah ditetapkan dalam batas maksimal, juga Pengawas SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Sekolah,serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,dengan melakukan audit sesuai dengan ketentuan dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“berharap Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengeluarkan perda tentang maksimal penggunaan biaya perawatan sekolah dan biaya Pengembangan Profesi Guru,”supaya tidak seenaknya saja membuat angka, penggunaan Dana BOS perawatan sekolah,jika memang benar itu dilakukan tentu kepala sekolah harus bisa memperlihatkan bukti-bukti Perawatan Sekolah yang mendapatkan perbaikan, dan Pengembanagan Profesi Guru , dimana dan kapan dilaksanakan,” jika tidak dapat memperlihatkan itu, jelas diduga Kepala Sekolah menyelengakan Dana BOS,” kami dari Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) Sumatera Provinsi Lampung bekerja sesuai protap/fungsi dan Undang-Undang yang berlaku untuk mengawal setiap Kegiatan/Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.(Aktifis Barak Sumatera)