Berita Terkini :

Headline :Jembatan Raja Kecik Kota Batam

AMBON, Beritarakyatnews.com - Berkas dukungan dua pasangan Cagub independen dikembalikan setelah rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Maluku....... Baca selengkapnya
1 2 3 4 5 6

Written By zai zainuddin on Kamis, 16 November 2017 | 22.03

Bagi Yang Berminat Menjadi Wartawan/Jurnalis di Media Online www.beritarakyatnews.com
Silahkan hubungi zainuddin, whatsap 081278999900

1).jakarta
2).lampung
3).bengkulu
4).palembang
5).jambi
6).padang

Persyaratan setiap hari membuat berita.........1 berita + berita potho
Potho copy ktp ÷biaya k.pers

Ganti Rugi Tanah Milik Nurdiana Untuk Irigasi Sawah Laweh ADA INDIKASI MAIN MATA BWSS V DENGAN PENGAFILAN

PAINAN, Berita RakyatNews__Pagi itu, Nurdiana (52 tahun) terlihat bingung ketika hendak berkemas menuju kantor pengadilan. Dari raut wajah yang terlihat sedikit menua ini, ibu sembilan anak itu serasa tak mampu melangkahkan kakinya. Ia seakan lunglai dan lemas disaat membayangkan anak-anaknya jika suatu saat nanti tak memiliki harta pusaka lagi.

Bayangan itu selalu menghantui Nurdiana setelah Proyek D.I. Sawah Laweh Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dikerjakan. Betapa tidak, tanah pusaka milik keluarga ini satu-satunya akan segera diambil alih untuk keperluan proyek oleh pemerintah. Sesuai planningnya seluruh tanah yang terkena proyek D.I. Sawah Laweh akan diganti rugi.

Bagi Nurdiana, program pemerintah membangun irigasi dalam rangka mengaliri lahan persawahan masyarakat di daerah ini sangat didukungnya. Karena melalui proyek Daerah Irigasi Sawah Laweh tentu masyarakat tak kesulitan lagi memanfaatkan sawahnya bercocok tanam, terutama bertanam padi.

"Sebagai masyarakat kecil, kami sangat mendukung program pemerintah ini," tegas Nurdiana didampingi sang suami Ali Asri dikediamannya di Palo Pasar Kampung Utara Nagari Barung Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan.

Sungguhpun demikian, ia tak bisa menutupi raut kekecewaannya ketika Tim Apraisal menilai tanahnya dengan harga yang tak sesuai dengan harapannya. Padahal tanah orang lain yang sehamparan dengannya dihargai dengan nilai tinggi oleh tim ini.

"Kami sangat kecewa dengan Tim Apraisal yang menilai tanah kami tidak sama dengan tanah sehamparan dengan kami. Kenapa tanah orang lain yang sehampar dengan kami dihargai lebih tinggi," ungkap Ali Asri suami Nurdiana yang sesekali menimpali perkataan istrinya.

Lelaki kelahiran 53 tahun silam yang juga berprofesi sebagai wartawan ini memohon keadilan kepada Pengadilan Negeri Painan untuk menetapkan ganti rugi tanah atas nama istrinya tersebut sesuai ganti rugi tanah yang diperoleh orang lain yang tanahnya sehamparan dengannya sebesar Rp 140.000 permeter perseginya. "Kenapa tanah kami yang sehamparan dengan orang itu dinilai rendah," tanya Ali Asri yang sangat kecewa dengan Tim Apraisal dalam menentukan nilai ganti rugi tanah.

Dalam hal ini jumlah tanah Nurdiana yang terkena ganti rugi untuk Proyek D.I Sawah Laweh seluas 2.876 Meter persegi. Sementara ganti rugi yang diterimanya permeter senilai Rp 80.394, dengan total pembayaran sekitar Rp 231.214.000,-. Ditambah dengan nilai ganti rugi non fisik Rp 23.593.000. Jadi total ganti rugi yang diterima atas nama Nurdiana keseluruhan senilai Rp 254.807.000.

Sedangkan tanah lain atas nama Era Cs yang sehamparan dengan tanah  Nurdiana dinilai oleh tim Apraisal sebesar Rp 141.000 permeter persegi dengan luas tanah 603 meter persegi. Termasuk tanah lain yang nilainya juga hampir sama dengan ganti rugi yang diterima Era Cs.

Disinilah terlihat ketimpangan yang dilakukan oleh Tim Apraisal dalam menilai tanah milik keluarga Nurdiana. Mereka merasa dikebiri haknya oleh Tim Apraisal untuk penetapan harga ganti rugi tanpa ada musyawarah dan mufakat dengan masyarakat.

Dalam hal ini nilai harga ganti rugi sudah ditetapkan sebelumnya oleh Tim Apraisal. Kemudian barulah dimintakan persetujuan masyarakar yang suratnya diantar langsung dari rumah ke rumah oleh oknum pegawai PT. Adhi Karya yang notabene pelaksana proyek D.I Sawah Laweh.

Ironisnya, oknum inilah yang disebut-sebut masyarakat keluarganya menerima ganti rugi tanah yang tinggi. Padahal tanah milik keluarganya ini sehamparan dengan tanah milik Nurdiana.

"Kami bukannya tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan. Tapi apa artinya, bila pembangunan yang dilakukan ini mengakibatkan kerugian bagi kami sekeluarga. Saya yakin, tujuan pemerintah menjalankan program pembangunan tidak akan merugikan masyarakat. Justru pembangunan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam segala bidang," ungkap Ali Asri sambil memperlihatkan peta tanahnya yang sehamparan dengan tanah Era Cs.

Sementara itu, Nurdiana yang dari tadi termangu mendengar pembicaraan suaminya sambil menyela ia berkata bahwa ia tak punya harta pusaka lagi untuk menghidupi keluarganya. Karena harta pusaka inilah yang menjadi tumpuan keluarganya.

"Itulah harta pusaka kami satu-satunya Pak. Kalau itu mau diambil oleh pemerintah, ganti rugi yang kami terima tak akan bisa mengganti lahan kami yang diambil itu," kata Nurdiana sedikit terisak sambil meneteskan air matanya.

Oleh karena itu, ia memohon ke pengadilan agar bisa memberikan rasa  keadilan terhadap lahannya yang terkena proyek D.I Sawah Laweh. Karena lahan itulah yang satu-satunya sebagai nadi kehidupan bagi keluarganya.

Banyak kalangan yang menilai ganti rugi yang dititipkan BWSS V ke Pengadilan Negeri Painan itu hanya main mata untuk mengelabui masyarakat. Karena sudah bisa ditebak, pengadilan akan menguatkan BWSS V untuk tetap memberikan ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, Yuliadra, Kepala Satker Irigasi dan Rawa Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang dihubungi via telepon mengatakan tidak bisa berbuat banyak. Karena yang menetapkan nilai ganti rugi itu adalah Tim Apraisal, dan kami hanya membayar berapa yang ditetapkan oleh tim tetsebut.

Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila nanti hakim pengadilan menetapkan nilai yang wajar terhadap lahan Nurdiana ini. "Kita tunggu saja putusan pengadilan nanti berapa nilai yang akan ditetapkan. Kita akan mematuhi putusan pengadilan, dan itulah nanti yang akan kita bayar," terang Yuliadra.**Rsd

PROYEK SKPD SUMBAR , DIDUGA BERMASALAH

Written By zai zainuddin on Rabu, 15 November 2017 | 15.47

Berita Rakyat News Jakarta-Jalan nasional ruas jalan  Padang -Batas Painan menggunakan anggaran apbn tahun 2017,yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Diduga material yang digunakan untuk mengurug bahu jalan tanah, bukan agregat dan batu kali dengan ukuran berpariasi, pasir yang digunakan, diduga pasir laut.

Pasir yang digunakan untuk drainase diduga pasir laut dan batu tidak sesuai ukuran standar Permen PU no.12 tahun 2014 tentang bahan yang digunakan untuk drainase, pasir harus pasir sungai atau sedot dan batu yang digunakan harus batu belah, dengan ukuran 10-20 cm.


Untuk badan jalan yg terban/putus di Km. 27+300 tersebut sudah ditangani dengan Tanggap Darurat, saat menjelang idul fitri yang lalu, sementara Penanganan Permanennya berupa Pembuatan Box beton akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, segera akan dilelang.


Untuk sementara arus lalulintas telah kami alihkan ke jalan lama disisi kanan lokasi tersebut, Penggunaan batukali sdh sesuai Spesifikasi Teknis dan selalu diawasi oleh Konsultan Supervisi.
Mengenai pasir yg dicurigai berupa pasir laut itu tidak benar,karena  semua pasir yg kami pakai berasal dari Quary yg berada di kawasan Jaruai bungus di km. 18 dan sdh diperiksa dulu oleh konsultan.


Urugan bahu jalan menggunakan agregat kelas S sesuai Spek Teknis sementara timbunan di belakang pasangan batu menggunakan urugan pilihan yg sdh sesuai spek teknis dan diuji dulu oleh konsultan supervisi.

Untuk tanah yg tampak pada foto itu adalah tumpukan tanah milih masyarakat setempat."Dekian dijelaskan Kasatker SKPD Sumbar melaui wahtsapnya, 09/11/17.


Berdasarkan hasil investigasi LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) Sumstera dilokasi kegiatan/pekerjaan dilapangan, banyak yang kami temukan kejanggalan dalam penggunaan bahan material, diantaranya batu kali yang digunakan untuk drainase,pasir yang digunakan diduga dioplos dengan pasir laut, dan pengecoran rabat ringan bahu jalan, sudah hancur, jelas diduga ketebalannya tidak mencapai 15 cm, sesuai standar kementerian pupr, tanah yang digunakan untuk mengurug bahu jalan sudah terhampar dibahu jalan, bagaimana mau dikakatakan milik masyarakat, 

Jika benar penggunaan bahan matrial yang digunakan itu sudah sesuai spesifikasi teknis,  maka kasatker bertanggung jawab atas klarfikasinya,karena hasil temuan ini, akan kami buat sebagai laporan kami kepada aparat hukum di pusat, Jelas zainuddin ketua Lsm barak Sumatera. (R 07/zai).



KEMENTERIAN PUPR, DIDUGA AKAN SIA-SIA BANGUN DRAINASE

Written By zai zainuddin on Selasa, 14 November 2017 | 03.51

Jakarta Berita Rakyat News- Begitu Fokusnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya peningkatkan kualitas jalan dengan membangun drainase dan jalan nasional di Sumateta Barat,guna menjaga aspal yang mudah rusak, jika terendam air.

Buktinya Pelaksanaan Paket Pelebaran Jalan Nasional, Jalan Ruas Simpang Empat Air Balam-Simpang Empat Sepanjang 8,5 km.Nilai anggaran Rp.69 miliar APBN tahun 2017, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1.4  PJN I BBPJN III Sumatera Barat. Dikerjakan oleh PT RIMBO PERADUAN.

Kasatker PJN I  Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN ) III Sumatera Barat, ketika dimintai konfirmasi melalui whatsapnya, tidak memberikan jawaban 7/11/17

Itu bahu jalan terlihat,diurug menggunakan kayu balok, sisa -sisa aspal dan tanah, material yang digunakan pasir muara (pasir laut) dan batu sungai illegal yang diselipkan oleh PT. Rimbo Peraduan untuk proyek ini, ungkap salah seorang suplayer yang tidak mau identitasnya disebutkan.

Sementara itu, Isman, PPK 1.4 pada Satker PJN I ketika dikonfirmasi  apakah bangunan drainase ini sudah sesuai spesifikasi, dan batu yg digunakan sdh  sesuai  dengan yg ditetapkan?

Begitu lantangnya Isman PPK 1.4 menjawab, seolah-olah wartawan dianggap tidak mengerti soal drainase, dijawab isman, bahwa pekerjaan itu ada prosesnya pak,  Mulai dari izin kerja sesuai spek, periksa bahan, termasuk periksa gambar, Jelasnya lewat whatsapnya 1/11/17

"Kalau sudah sesuai spek, baru diizinkan untuk dimulai. Seandainya kalau ada kesalahan misalnya, ada pula diatur dalam spek," bantah Isman yang seakan tidak tahu jika ada material illegal yang sengaja diselipkan tersebut.

Tidak hanya masalah material liar (illegal) yang menjadi sorotan masyarakat, namun banyak indikasi pelanggaran bestek yang dilabrak oleh PT. Rimbo Peraduan terutama pada item pembangunan drainase tanpa lantai dasar atau Apron (Lantai Golak), ketebalan/lebar pasangan batu terlihat tipis sekali.
Malah puncak (lunning) pasangan batu drainase itu sebagian lebarnya tidak sampai 10 CM.


Berdasarkan hasil pantauan LSM BARAK Sumatera, dilokasi kegiatan diduga pekerjaan tersebut dikerjakan asal jadi. Bentuk dari drainase inipun tidak jelas, tidak sesuai dengan spesifikasi divisi 2 Bina Marga Kementerian PUPR tentang drainase, dan bahan yang digunakan batu kali dengan ukuran bervariasi. Sedangkan pasir yang digunakan diduga kuat menggunakan pasir laut.
Kalau dilihat bangunan drainasenya sangatlah tidak layak disebut drainase jalan nasional/negara, Bentuk Drainase dan bangunan, menggunakan DANA DESA......, TIDAK SEPERTI ITU........sangat memalukan

"Diminta kepada Inspektorat Kementerian PUPR, untuk turun kelokasi kegiatan agar benar-benar melihat langsung, "Tapi bukan hanya proyek jalan ini saja, tapi seluruh pekerjaan jalan nasional, termasuk Ruas Jalan Padang Batas Painan yang dilaksanakan SKPD S Sumatera barat, Drainasenya hampir Sama.

 Secara kasat mata pekerjaan pasangan batu yang terlihat untuk drainase terindikasi tidak memakai Lantai Dasar,Hal ini akan mengakibatkan drainase tak akan bertahan lama. berarti sangat jelas akan berdampak kepada aspal jalan yang baru dikerjakan, akan mudah rusak.

Nah, diduga Isman, selaku PPK 1.4  Padang Sawah -Batas Sumut (bedeng rapat) terindikasi ada kongkalingkong dengan PT. Rimbo Peraduan. Buktinya, banyak material pasir laut dan batu sungai yang diselipkan untuk proyek ini. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Pasaman Barat.

Menurut Zainudin, Ketua LSM BARAK Sumatera ini adalah bukti dari pengawasan yang tidak jalan. Mulai dari tingkat Kepala BPJN Wilayah III Sumbar-Bengkulu, Kasatker PJN I dan jajaran kebawahnya sepertinya membiarkan prilaku kontraktor dengan santai dan sesuka hatinya bekerja tak sesuai spesifikasi yang ada pada kontrak.

"Kalau tidak ada indikasi permainan, mana mungkin pengawasan direnggangkan. Oleh karena itu kontrak pelaksana (PT. Rimbo Peraduan) bekerja seenak perutnya saja," tegas Zainudin.

Diminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, untuk melakukan penyelidikan, terkait penggunaan nama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, ungkap Zainudin lagi. RA 007

DAM TRAK ANGKUT BATU SPLIT PERUSAK JALAN

Written By zai zainuddin on Rabu, 08 November 2017 | 18.50

Berita Rakyat News -Lampung Selatan, Lsm Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) Sumatera, minta kepada aparat hukum lampung selatan, memberikan teguran kepada pemilik prusahan batu di daerah kecamatan Katibung Lampung Selatan, supaya mengatur muatan tonasenya,  jangan melebihi tonase, yang setiap hari mobil prusahan batu, mengangkut batu melalui jalan Pardasuka -suban kecamatan merbau mataram Lampung Selatan.

"Pasalnya masyarakat kelurahan karang raja pernah mengirimkan surat kepada prusan batu,  tapi tidak digubris sama sekali oleh prusahan batu yang ada di jalan pardasuka-suban, Akibat dilalui jalan tersebut hancur dan rusak, "Bahakan ada jalan yang baru dibangun, drainasenya sudah banyak yang ambruk, jalan belum diserah terimakan PHO, akibat dilalui dam trak.hancur.(Barak/Red).

ADA KONGKALINGKONG ANTARA PPK DAN PT.RIMBO PERADUAN

Written By zai zainuddin on Minggu, 05 November 2017 | 23.10

ADA KONGKALINGKONG ANTARA PPK DAN PT. RIMBO PERADUAN?

Jakarta, Berita RakyatNews-Tak terelakkan lagi indikasi permainan dalam pelaksanaan pekerjaan Paket Pelebaran Jalan Nasional Jalan Ruas Simpang Empat Air Balam -Simpang Empat sepanjang 8,5 km dengan nilai anggaran Rp 69 Miliar APBN tahun 2017, mulai terkuak.

Betapa tidak, dari telusuran dan investigasi LSM BARAK Sumatera dilokasi proyek ditemukan adanya indikasi permainan material yang dilakukan PT. Rimbo Peraduan untuk pekerjaan tersebut.

Bahkan beberapa masyarakat yang ikut mensuplai material ke proyek mengakui bahwa material yang dipakai atau disuplai ke proyek berasal dari tambang rakyat yang tak punya izin di muara sungai seputar lokasi proyek.

Hal ini merupakan kesepakatan antara masyarakat suplayer dengan kontraktor pelaksana (PT. Rimbo Peraduan). Diakui material pasir dan batu gunung/batu pecah sangat sulit diperoleh di Kabupaten Pasaman Barat.

Makanya  banyak material pasir muara (pasir laut) dan batu sungai illegal yang diselipkan PT. Rimbo Peraduan untuk proyek ini, ungkap salah seorang suplayer yang tidak mau identitasnya disebutkan.

Sementara itu, Isman, PPK pada Satker PJN I ketika dikonfirmasi  apakah bangunan drainase ini sudah sesuai spesifikasi, dan batu yg digunakan sdh  sesuai  dengan yg ditetapkan?

Dengan berkilah Isman menjawab bahwa pekerjaan itu ada prosesnya, ungkapnya. Mulai dari izin kerja sesuai spek, periksa bahan, termasuk periksa gambar.

"Kalau sudah sesuai spek, baru diizinkan untuk dimulai. Seandainya kalau ada kesalahan misalnya, ada pula diatur dalam spek," bantah Isman yang seakan tidak tahu jika ada material illegal yang sengaja diselipkan tersebut.

Tidak hanya masalah material liar (illegal) yang menjadi sorotan masyarakat, namun banyak indikasi pelanggaran bestek yang dilabrak oleh PT. Rimbo Peraduan terutama pada item pembangunan drainasenya. Bahkan ketebalan/lebar pasangan batu terlihat tipis sekali.

Malah puncak (lunning) pasangan batu drainase itu sebagian lebarnya tidak sampai 10 CM.
Berdasarkan hasil pantauan LSM BARAK Sumatera, dilokasi kegiatan diduga pekerjaan tersebut dikerjakan asal jadi. Bentuk dari drainase inipun tidak jelas, dan bahan yang digunakan batu kali dengan ukuran bervariasi. Sedangkan pasir yang digunakan diduga kuat menggunakan pasir laut.
Kalau dilihat bangunan drainasenya sangatlah tidak layak disebut drainase jalan nasional/negara.

Secara kasat mata pekerjaan pasangan batu yang terlihat untuk drainase terindikasi tidak memakai koporan. Hal ini akan mengakibatkan drainase tak akan bertahan lama. Apalagi campuran adukan semennya terindikasi tidak sesuai speck karena menggunakan material illegal yang berasal dari batu kali dan pasir laut

Nah, diduga Isman, selaku PPK 1.4  Padang Sawah -Batas Sumut (bedeng rapat) terindikasi ada kongkalingkong dengan PT. Rimbo Peraduan. Buktinya, banyak material pasir laut dan batu sungai yang diselipkan untuk proyek ini. (RA  007 ).

BARA API DUGAAN KORUPSI BYPASS KIAN MEMANAS

Jakarta, Berita Rakyat News -Proyek jalur dua Padang Baypass, kini ibarat bara api yang mulai memercikkan hawa panasnya.
Betapa tidak, hawa panasnya itu kini  mulai menjalar kemana-mana. Tak tekecuali lagi menjalar hingga ke aparat penegak hukum.
Buktinya, proyek yang baru saja diserahterimakan pertengahan 2017 ini telah dilaporkan oleh Kantor Advokat R Adnan dan Rekan kepada Kepolisian Negara RI atas dugaan pelanggaran UU No. 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi dan Keterbukaan Informasi serta Transparans, termasuk laporan dugaan korupsi proyek bypass.
(Seperti yang diberitakan Tabloid INDONESIA RAYA edisi 183 tahun 2017).

Diakui banyak pihak, pelaksanaan pekerjaan proyek bypass ini telah banyak  menyedot perhatian, khususnya masyarakat Kota Padang. Sebab, proyek yang baru selesai diserahterimakan tersebut kini kondisinya sangat memprihatinkan.

Selain sudah banyak yang berlobang, kini jalan itu tak menjadikan solusi kemacetan bagi pengendara yang melewati jalur bypass.
Seperti sebelumnya pada beberapa titik  kemacetan tak terhindari lagi akibat adanya penyempitan badan  jalan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat atas kinerja BPJN Wilayah  III Sumbar-Bengkulu beserta perangkatnya.

Betapa tidak, paket pekerjaan yang belum lama diselesaikan pekerjaannya oleh PT. Kyeryong Construction Industrial Co.Ltd JO PT.Yala Persada Angkasa, namun saat ini  kondisi jalan sudah banyak yang rusak. Bahu jalan seperti kubangan, drainase tersumbat dan median jalan banyak yang rusak. Diduga pengurukan bahu jalan dan drainase tidak sesuai spesifikasi, bahkan bahu jalan ada yang tidak di urug, sehingga mengakibatkan perlu penangan lagi dengan memanfaatkan dana pemeliharaan.

Ironisnya, jalan bypass justru dianggarkan kembali oleh BPJN III Wilayah Sumbar-Bengkulu untuk pemulihannya sebanyak Rp 21 Milyar lebih. Inilah yang patut dipertanyakan dan menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

Disini jelas adanya kongkalingkong dalam pengerjaannya. Kemana tanggungjawab kontraktor sebelumnya dan kemana pula dana pemeliharaannya. Kenapa proyek ini dianggarkan kembal? Menurut Zainuddin, Ketua LSM BARAK Sumatera yang telah menurunkan timnya kelokasi bypass menyebutkan bahwa sudah saatnya aparat hukum turun tangan.

Tujuannya untuk menyelamatkan keuangan negara terhadap dugaan korupsi pada proyek bypass. "Pasalnya sampai saat ini, jalan Padang Bypass dibiarkan begitu saja, tanpa adanya perbaikan atau pemeliharaan sama sekali, jelas anggaran pemeliharaan tidak dilaksanakan, " ungkap Zainudin. Dikatakannya, tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengucurkan  anggaran Paket Lanjutan Padang By Pass Capacity Expasion Project lanjutan nilai pagu  21.216.340.000,00 miliar.

Pekerjaan ini akan dikerjakan mulai bulan November 2017 ini. Zainudin menduga pemeliharaan atau perbaikan jalan Padang Bypass  jelas tidak dilaksanakan.
Meskipun ada, hanya pekerjaan sebatas pembabatan rumput untuk bahu jalan saja. Sedangkan untuk penanganan kerusakan yang lainnya, nyaris tidak ada yang di perbaiki.
Pembabatan rumput itupun ketika kami datang kelokasi untuk memgambil photo jalan 10/10/17. "Jelas ini ada permainan dan ada faktor di sengaja demi meraih keuntungan pribadi. Sambil menunggu anggaran selanjutnya, baru mulai dikerjakan," terang Zainudin. Menyikapi persoalan tersebut yang terindikasi adanya dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan Padang Bypass, Seharusnya Kepala Satuan Kerja (kasatker) Wilayah II BPJN III Sumatera  Barat, dapat mengetahui  tentang tanggungjawab kontraktor.
 Bukan menunggu anggaran baru, kemudian baru ada perbaikan, jelas Zainudin. Sementara itu Abdul Halim, Kasatker PJN Wilayah II yang dikonfirmasi lewat WhatsApnya mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah standard jalan nasioanal, katanya berkilah.

Sedangkan Albar Daen yang dikonfirmas via WhatsAps juga membantah kongkalingkong yang terjadi pada proyek bypass. "Saya selaku PPK sudah mengirim surat untuk melakukan perbaikan terhadap pekerjaan setelah PHO sebanyak 4 kali (setiap bulan dari bulan juli sampai oktober),  dan telah d jawab oleh kontraktor dengan melakukan perbaikan dan melampirkan jadwal pelaksanaan perbaikan dari kontraktor," ungkapnya. Perbaikan jalan dilakukan terhadap lubang pada perkerasan, perbaikan bahu yg tergerus air dan terhadap rumput yang mati dan panjang di median jalan.
Kenapa kok menggunakan anggaran selanjutnya, kata Albar lagi, karena anggaran yg dilelang itu untuk lahan 15 titik yg tidak selesai kemarin. "Gak ada hubungannya sama pemeliharaan," ungkapnya. RA 007

Umum

Ekonomi

Diberdayakan oleh Blogger.

Kesehatan

Nusantara

Hukum

 

Umum | Politik | Hukum | Narkoba | Wawancara | Ekonomi | Kesehatan | Nusantara | Pendidikan | Redaksi
Copyright © 2013. - All Rights Reserved design by Kios Website