Berita Terkini :

Headline :Jembatan Raja Kecik Kota Batam

AMBON, Beritarakyatnews.com - Berkas dukungan dua pasangan Cagub independen dikembalikan setelah rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Maluku....... Baca selengkapnya
1 2 3 4 5 6

Pemda dan Ombudsman Pun Dibuat Tak Bertaring

Written By zai zainuddin on Minggu, 11 Februari 2018 | 18.53

Banten, Berita Rakyat News- Senin (12/02/18).
PT. Cemindo Gemilang, MEGAH berdiri diatas lahan 3000 Ha. "Angkuh" bak raksasa ditengah belantara tak bertuan. Bebas "merusak" segala infrastruktur tanpa kendali. Hingga Pemerintah Daerah dan Ombudsman pun seakan dibuat tak berdaya.

Inikah gambaran kemegahan industri yang diharapkan dapat membangkitkan perekonomian bangsa...??? Rasanya jauh panggang dari api.

Investasi sekitar Rp 7,8 triliun yang semula dibangga-banggakan pemeritah, belum juga menunjukan tanda-tanda kemanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Jangankan secara luas, manfaat bagi masyarakat sekitar saja masih perlu dipertanyakan.

Benar...,mungkin saja ada sebagian warga yang merasakan manfaat kehadiran PT Cemindo Gemilang (produsen Semen Merah Putih), tapi secara umum kerugianlah yang jelas dirasakan hingga saat ini.

Lihat saja, betapa hancurnya infrastruktur jalan negara yang dilintasi kendaraan over tonase pengangkut bahan dan hasil produksi PT Cemindo Gemilang. Berapa banyak kerugian ditanggung negara dan masyarakat dari sisi infrastruktur saja...? Siapa yang mau menjawab ini...?

Berlarut-larutnya persoalan infrastruktur rusak, membuat masyarakat mengadu ke Ombudsman. Menindaklanjuti aduan masyarakat, Ombudsman pun bergerak cepat. Sayangnya, undangan rapat dengan Pemda dan Ombudsman seakan tak digubris PT Cemindo Gemilang.

Ada apa ini...? Jika Pemda sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Ombudsman selaku Lembaga yang dibentuk negara saja tak digubris, lalu siapa yang bisa diharapkan dapat menyadarkan management PT Cemindo Gemilang, agar berprilaku layaknya industri yang bermanfaat bagi negara dan peradaban manusia sekitarnya...?

Tapi bagaimanapun, publik menaruh harapan besar pada Ombudsman untuk "mendobrak" kokohnya tembok "keangkuhan" PT Cemindo Gemilang. Publik yakin Ombudsman memiliki keberanian lebih untuk mengungkap semua dokumen, mulai dari pendirian, pengoperasian dan dokumen-dokumen lain yang terkait PT Cemindo Gemilang. Publik yakin Ombudsman mampu menyadarkan PT Cemindo Gemilang untuk segera merekonstruksi infrastruktur yang sudah hancur.

Bukan hendak mengenyampingkan kemampuan Pemda dalam hal apapun. Hanya saja kami sadar, bahwa Pemda belum memiliki pengalaman menang "melawan" industri raksasa berskala internasional. Karena mestinya masyarakat tidak perlu mengadu ke Ombudsman, cukup Pemda saja, selesai itu urusan.

Cukup mengagetkan ketika PT Cemindo Gemilang mengisaratkan tidak memiliki dana untuk membangun kembali infrastruktur jalan yang sudah hancur. Rasanya ada yang janggal ketika perusahaan raksasa semacam PT Cemindo Gemilang (Gama Group & WH Investment) dengan investasi sekitar Rp 7,8 triliun, kemudian tidak memiliki dana sekitar Rp 50-Rp 60 miliar untuk merekonstruksi jalan (Rigid K-350) sekitar 8 Km...?

Benarkah Gama Group & WH Investment tengah merugi...? Ini harus dijawab dengan audit menyeluruh, agar publik tidak menduga, bahwa Gama Group & WH Investmen tidak punya niat baik membangun kembali infrastruktur yang sudah hancur. Ini bahaya laten bagi pembangunan bangsa dan negara. Alih-alih negara untung, yang terjadi justeru di rong-rong secara "kasar".

Jika saja negara tidak segera bertindak meminta pertanggungjawaban PT Cemindo Gemilang merekonstruksi infrastruktur jalan/jembatan yang rusak, kami khawatir publik akan menganggap pemerintah terkait telah berada dibawah "ketiak" pelaku industri "nakal".

Bagaimana tidak...? Sudah rugi dari sisi ekonomi, sosial dan budaya, negara pun harus menguras anggaran untuk membangun kembali infrastruktur jalan/jembatan.

Dengan masuknya Ombudsman, publik berharap Ombudsman dapat membentuk tim kecil yang khusus menghitung, apa saja dan berapa besar kerugian yang dialami masyarakat dan negara akibat PT Cemindo Gemilang...? Sebab catatan kami, dari sektor pariwisata dan transportasi saja sudah rugi, belum dari sektor pertanian dan perkebunan perkebunan. Lalu kemudian negara pun harus menguras Kas Negara (APBN) untuk membiayai Infrastruktur, kesehatan dll.

Silahkan membangun industri sebesar dan sebanyak apapun. Tapi jangan-lah yang merugikan negara dan mengancam peradaban manusia.

Silahkan mendulang keuntungan sebesar dan sebanyak apapun, tapi jangan diatas kerugian negara dan masyarakat banyak.

Tampaknya para pengelola negara harus segera bertindak, atau setidaknya mendukung penuh langkah-langkah yang ditempuh Ombudsman. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin publik akan beranggapan, bahwa ada kerajaan industri yang tidak hanya menyusahkan rakyat, tapi sekaligus tidak tersentuh hukum.

Okelah...mungkin negara dengan segala perangkat pemerintahan memiliki dasar pemikiran lain, sehingga tidak bisa sekonyong-konyong menindak apalagi menutup PT Cemindo Gemilang. Terlebih pabrik itu sudah masuk dalam Objek Vital yang dilindungi perangkat hukum negara. Tapi apa iya negara dengan segala perangkat pemerintahannya akan melindungi walau harus menangung rugi...? Wah...kalau keadaannya seperti ini, maka alangkah terbaliknya logika berpikir pengelolaan negara ini. Sebab menurut kami, aset investasi yang layak masuk kategori objek vital dan patut dilindungi, diantaranya adalah yang menguntungkan karena memberikan nilai lebih bagi negara dan warga negara secara luas. Lalu apakah PT Cemindo Gemilang masuk kategori itu...???

Kemudian pertanyaan lain yang perlu segera dijawab dengan aksi nyata adalah, apakah tidak ada kewenangan negara dengan segala perangkat pemerintahan untuk membuat PT Cemindo Gemilang tunduk pada aturan negara...? Tidak perlu yang muluk-muluk, cukup mengurangi tonase kendaraan hingga sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat Jalan (MST), dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Itu saja sudah cukup untuk menunjukan, bahwa perusahaan itu bermanfaat dan layak dijadikan objek vital yang patut dilindungi.***
[Barak]

Jembatan Jalan Nasional Ambruk

Written By zai zainuddin on Jumat, 09 Februari 2018 | 02.40

Lampung, Berita Rakyat News-Jalan Ruas Simpang Penawar -Rawajitu,Jembatan Sidang Gunung Tiga Juma'at  09/02/18  Ambruk  "akibatnya akses jalan di tiga kecamatan terputus, diantaranya Rawa jitu timur,selatan dan gedung aji, kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.


"Inilah akibatnya jika kerusakan ringan dan sedang tidak segera ditangani, jembatan jadi ambruk beneran".

"Klu sudah begini, rakyat jadi korban. Sudah jalan rusak, jembatan pun rubuh".

"Kalau mau membangun tidak boleh setengah2, perlu ada evaluasi menyeluruh. Dan lagi gak baik juga ada pejabat "abadi" disuatu daerah. Selain gak baik bagi pengembangan karier pejabat bersangkutan, gak bagus juga bagi pengembangan karier dibawahnya. Terlebih jika sang pejabat terkait sampai merasa jenuh, karena terlalu lama disatu tempat, pasti berpengaruh pada kinerja dilapangan".

"Lebih dari itu, masyarakat tidak bisa merasakan manfaat akhir yang baik dari penyelenggara jalan. Justeru, selain biaya transportasi jadi mahal, setiap berkendaraan masyarakat selalu bertaruhkan nyawa".(Barak/Barak Sumatera.).

Rugikan Negara, Tutup PT Cemindo Gemilang

Written By zai zainuddin on Kamis, 08 Februari 2018 | 01.32

Banten Berita Rakyat News , Kamis (08/02/18).
"Perusakan" jalan negara di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh PT Cemindo Gemilang sudah sampai pada batas toleransi.

Pada awal beroperasinya produsen semen Merah Putih tersebut, negara melalui APBN telah banyak mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki setiap terjadi kerusakan jalan dan jembatan terimbas. Tapi belakangan Kementerian PUPR selaku penyelenggara jalan pun sudah tidak bisa lagi memberikan toleransi, mengingat besarnya anggaran yang harus dikeluarkan setiap kali perbaikan (pemeliharaan, berkala, rehabilitasi maupun rekonstruksi).

Sebab kerap mendapat kecaman dari masyarakat pengguna jalan, akhirnya pemerintah melalui Kementerian PUPR mengadakan pertemuan dengan management PT Cemindo Gemilang, yang menghasilkan kesimpulan perbaikan jalan rusak sepanjang 8 Km akibat kendaraan operasional PT Cemindo Gemilang, akan dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang sendiri.

Berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun ditunggu, niat baik PT Cemindo Gemilang tidak juga ditunjukkan. Sehingga berbagai elemen masyarakat pun mengadukan PT Cemindo Gemilang ke Ombudsman. Hanya saja, sampai hari ini belum ada kejelasan apa yang telah dan akan dilakukan Ombudsman untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.

Belakangan tersiar berita, bahwa PT Cemindo Gemilang tidak memiliki uang untuk memperbaiki (merekonstruksi) jalan yang dirusak.

Sekedar gambaran:
Kondisi jalan negara sepanjang 8 Km yang rusak diwilayah operasional PT Cemindo Gemilang, saat ini tidak lagi terlihat layaknya jalan negara pada umumnya. Jalan itu tak ubah lahan yang baru dimatangkan (pematangan lahan) dengan tebaran kubangan dimana2. Saat melintas pada akhir Januari 2018 menggunakan kendaraan type sedan, beberapa kali kendaraan kami menghantam kubangan2 ukuran besar. Selebihnya perut kami terkocok akibat kendaraan yang bergoyang dumang. Masih untung supir lihai memilih lokasi roda kendaraan. Kalau tidak, maka kendaraan yang kami tumpangi bisa2 nyangkut ditengah jalan. Terlebih saat melintas pada malam hari dengan penerangan yang mengandalkan lampu kendaraan. Kalau kami yang hanya sesekali melintas saja merasakan kesulitan tingkat tinggi, lalu bagaimana dengan warga sekitar dan para pengguna jalan aktif...???

Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka kerugian lebih besar akan terus terjadi, mengingat ruas jalan tersebut merupakan jalur utama penghubung Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Bukan hanya mobilitas kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan yang akan lumpuh, tapi dunia pariwisata pun bakal mati, seperti Pelabuhan Ratu di Sukabumi (Jabar) dan Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak (Banten), serta sejumlah lokasi pariwisata lainnya.

Dengan keadaan yang seperti ini, entah apa pertimbangan pemerintah (Kementerian/Lembaga Negara) terkait, sehingga tidak juga bertindak tegas.

Apa yang sebenarnya membuat pemerintah begitu "takut" bertindak...? Sebegitu sakti-kah perusahaan itu, sampai2 pemerintah tidak berani menyetop operasional semua kendaraan over tonase yang berkaitan dengan PT Cemindo Gemilang...?

Atau jangan2 ada "kekuatan terselubung" yang "melindungi" sampai2 pemerintahpun "takut" menegakkan aturan...??? Tapi siapa...? Apa benar ada kekuatan yang sangat ditakuti oleh pemerintah...??? Wah...gawat juga kalau sampai keadaannya seperti ini, betapa lemahnya sistem hukum dan penegakkan aturan dinegeri ini...???

Tapi kami percaya, pemerintahan Jokowi-JK adalah pemerintah yang tidak pernah takut menegakkan aturan. Kami percaya, Kabinet Jokowi-JK di isi oleh figur2 yang berani bertindak tegas. Tapi kapan...? Apa menunggu sampai negara mengalami kerugian lebih besar, atau korban berjatuhan...???

Ayolah...jagan ada keraguan menindak tegas perusahaan2 yang merugikan negara. Kalau perlu tutup saja. Gitu aja kok repot...!?! Terkecuali kalau ada yang berkepentingan...???
[Barak]

LSM Barak Sumatera Minta Segera diganti Pejabat Terkait

Written By zai zainuddin on Selasa, 23 Januari 2018 | 17.45


Mestinya ada tindakan tegas dari pemegang kebijakan, Inspektorat Kementerian PUPR, tidak dibiarkan pekerjaan seperti ini terus berlanjut, paling tidak, Segera diganti, PPK 2.1 dan Kasatker  PJN I BBPJN III Padang Sumbar, dan Kontraktor diberikan sangsi, karena sepertinya kontraktor, ppk dan satker, tidak mampu mengatasi masalah proyek  ini, harus diberikan sangsi tegas,  kondisi proyek sangat memprihatinkan, pekerjaan sebagian yang sudah selesai, sudah mulai rusak, Maka kapan proyek ini akan selesai, dan tukang yang bekerja saat ini, tidak sebanding dengan pekerjaan yang ada, paket ini tidak sedikit gunakan anggarannya MYC APBN 2016-2017  SENILAI 126 MILIAR., saat ini terlantar, jika tidak ada tindakan, maka proyek ini,akan merugikan uang negara.

Ketika di hubungi untuk konfirmasi kepada Kepala BBPJN III , Kasatker Pjn I  PPK 2.1 melalui watshappnya, telpon selulernya, tidak diangkat, tidak dijawab,  "Pejabat penyelenggara negara seperti ini,diduga sudah meremehkan peranan Pers nasional ketika melaksanakan tugas jurnalisnya, pers berhak dalam pengawasan,kritik,koreksi,dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum"(pasal  6 Butir d sesuai undang undang no.40 tahun 1999 tentang pers ).

Investigasi yang dilakukan LSM BARAK Sumatera dilokasi proyek membuktikan kondisi fisik pelebaran jalan Kurai Taji-Lubuk Alung Paket 15-06/21 -Winrip-AWP  3 /CE/A/8043/06-16 Paket 21 ternyata jelas, belum selessi,

Terlihat dari bahan matrial yang terpasang pada drainase yang digunakan, sudah hancur, pecah-pecah, diduga menggunakan pasir laut, drainase beton precast masih banyak  yang belum dikerjakan, dan banyak pekerjaan yang tidak ada yang mengerjakannya, akibatnya warga setempat merasa dirugikan, karena mau masuk kerumahnya sangat sulit gunakan jembatan papan kayu, kendaraan roda dua tidak bisa masuk, apalagi roda empat.

Namun untuk ganti rugi tanah milik masyarakat yang terkena pelebaran jalan, diduga  dipermainkan oleh oknum yang berkompeten masih ada yang tidak diganti rugi.  "Yang diganti itu hanya tanaman dan pohon milik masyarakat. Itupun dibayar berbeda oleh oknum tersebut kepada masyarakat. Misalnya uang ganti rugi tanah yang terkena pelebaran, yang tertera di kwitansi tidak sama dengan yang dibayarkan. Malah jumlahnya lebih kecil dari nilai yang tetera di kwitansi pembayaran.

Sementara Fisik pelebaran jalan kurai taji -lubuk alung diperkirakan baru terlaksana 40% persen, padahal dari rencana fisik yang telah ditetapkan 60 % itu merupakan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek WINRIP ruas jalan Lubuk Alung-Kurai Taji ini. Inefisiensi ini potensial menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sementara Ibu Eni Satria (50 tahun) warga Paguah Duku Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Dia mengaku  telah dipermainkan oleh panitia penggantian, ganti rugi tanah, dalam hal pembayaran. Seharusnya tanaman dan pohonnya diganti rugi sekitar Rp 7,3 juta sesuai yang tertera pada kwitansi pembayaran. Kenyataannya saya hanya menerima Rp 5 juta. tutur Eni

Begitu juga yang dialami ibu Tina Rosa (55 tahun), yang juga korban oleh permainan oknum pegawai PPK 21 dibawah Satker PJN I  dibawah BBPJN III Sumbar-Bengkulu.

Tidak hanya masalah ganti rugi tanah saja yang dialaminya, tetapi pembayaran air milik warga setempat, yang Digunakan PT. Multi Structure untuk mengaduk semen hingga kini belum dibayarkan. Sehingga dirinya telah mengalami kerugian jutaan rupiah, Air menggunakan listrik, bukan air sumur.....atau air sungai,
Nurtia (58 tahun) yang juga warga Paguah Duku mengalami nasib yang berbeda, dimana jembatan masuk rumahnya yang dulu dibongkar dan berjanji akan dipasang kembali oleh pihak  pelaksana proyek ,hingga kini belum diganti jembatan tersebut.

Negitu banyak persoalan yang ditinggalkan oleh pekerjaan PT. Multi Structure, tentu akan berdampak terhadap kinerja perusahaan itu. Pantas saja banyak pengamat yang memperkirakan perpanjangan waktu yang diberikan Bank Dunia untuk melanjutkan pekeejaan tak bakal cukup untuk penyelesaian pekerjaan. Seharusnya per 31 Desember 2017  PHO/serah terima pekerjaan, namun kenyataannya pada tenggang waktu yang dimaksud bobot pekerjaan belum mencapai 50 % persen.

Zainuddin, Ketua LSM BARAK Sumatera meminta kepada Inspektorat  Kementerian PUPR RI, segera memg-non aktipkakan pejabat terkait, karena diduga  kurang bertanggung jawab, terhadap jabatan yang di embannya. (Red).

Lsm Barak Sumatera akan Melaporkan Atas Temuan Proyek Jalan Kurai Taji-Lubuk Alung

Written By zai zainuddin on Senin, 22 Januari 2018 | 02.34

PADANG, Berita Rakyat News-Proyek yang dilaksanakan oleh PT. Multi Structure, diminta Kejaksaan Agung RI lakukan. Penyelidikan

LSM BARAK Sumatera yang langsung turun bersama timnya melakukan investigasi kelokasi proyek pada, Sabtu (14/1) lalu ini mengindikasikan adanya banyak kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama pada kegiatan fisik dan ganti rugi tanah milik masyarakat, yang belum mendapat ganti rugi.

"Masih menuggu hasil pengujian LAB, terkait bahan matrial yang digunakan, guna untuk membuat laporan ini, nantinya akan segera terungkap adanya   indikasi tindak pidana korupsi, akibat kong-kalingkong yang terjadi pada pelaksanaan WINRIP paket 21 dengan indikasi nama kegiatan Pelebaran Jalan Kurai Taji-Lubuk Alung sepanjang 14 kilometer dengan dana sekitar Rp 138 Milyar.

Dari hasil investigasi yang dilakukan LSM BARAK Sumatera dilokasi proyek membuktikan telah terjadi adanya kecurangan yang mengindikasikan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Indikasi kecurangan itu terlihat tidak hanya terjadi pada kegiatan fisik, namun juga terjadi pada ganti rugi tanah milik  masyarakat  yang terkena proyek pelebaran jalan nasional ini.

Secara fisik banyak item kegiatan yang terindikasi tak sesuai spesifikasi/rab, Dalam hal ini ada indikasi permainan dan keterlambatan dalam pekerjaan WINRIP ruas Lubuk Alung-Kuraitaji Padang Pariaman Sumatera Barat, Terbukti, banyak titik yang belum dilaksanakan. Sebagian yang baru terlaksana juga terlihat lebih kurang 500 meter dari titik nol (Simpang Tugu Ikan).

Akibat pekerjaan dikerjakan separoh-separoh oleh perusahaan asal Jakarta ini sehingga membuat jalan menjadi macet dibeberapa titik. Ironisnya lagi, material juga terlihat bercampur dengan tanah. Dasar tanah waktu penggalian belum sampai ke tanah keras, dampaknya akan terjadi penggelembungan bahu jalan jika di aspal nantinya.

Kemudian besi beton precast, diduga kuat, tidak sesuai dengan spesifikasi/rab, bahkan ironisnya lagi besi pengikat begol untuk beton precast,  saluran sebagian ada yang diikat dan sebagian lagi ada yang tidak diikat. Ini akan mengakibatkan kekuatan beton precast berkurang. Seharusnya, secara logika yang paling sederhana, memakai beton precast pabrikan. Sementara Beton precast ini dicetak sendiri langsung di dalam saluran drainase, "akibatnya banyak yang retak dan pecah-pecah.

bahu jalan sebagian banyak yang pecah dan retak akibat pekerjaan yang tidak sesuai speck, terlihat banyak pasirnya, dan material pasir lebih dominan tanah daripada pasirnya (berkadar lumpur tinggi). Inilah permainan pelaksanaan dalam pekerjaan tersebut.

Dengan sangat jelas sepanjang jalan, kita dapat  melihat, realisasi fisik yang hanya 40 persen dari rencana fisik yang telah ditetapkan 60 persen itu merupakan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek WINRIP ruas Lubuk Alung-Kurai Taji ini. Inefisiensi ini potensial menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu, agar tidak berlarut tindakan preventif harus dilakukan guna mencegah kerugian negara yang lebih besar.

Tak hanya masalah fisik pekerjaan yang bermasalah. Namun untuk ganti rugi tanah masyarakat yang terkena proyek ini terindikasi juga dimainkan oleh oknum yang berkompeten. Dalam hal ini sebagian tanah masyarakat yang terkena proyek pelebaran jalan,ada yang tidak diganti rugi. Yang diganti itu hanya tanaman dan pohon milik masyarakat. Itupun dibayar berbeda, oleh oknum tersebut kepada masyarakat. Misalnya uang ganti yang tertera di kwitansi tidak sama dengan yang dibayarkan. Malah jumlahnya lebih kecil dari kwitansi pembayarannya.

Seperti yang dialami Eni Satria (50 tahun) warga Paguah Duku Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, dia mengaku dirinya telah dipermainkan oleh panitia penggantian rugi tanah, dalam hal pembayaran. Seharusnya tanaman dan pohonnya diganti rugi sekitar Rp 7,3 juta sesuai yang tertera pada kwitansi pembayaran. Kenyataannya dia hanya diberikan Rp 5 juta.

"Tanaman dan pohon kami yang terkena proyek hanya diganti Rp 5 juta. Padahal kwitansi yang disepakati untuk ganti rugi ini sekitar Rp 7,3 juta," ungkap Eni Satria dengan sedikit sedih.

Begitu juga dengan Tina Rosa (55 tahun), yang juga korban oleh permainan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 21 ) Satker PJN I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sumbar-Bengkulu.
Tidak hanya masalah ganti rugi tanah saja yang dialaminya, tetapi pembayaran air dap - nya yang dipakai oleh PT. Multi Structure untuk mengaduk semen hingga kini belum dibayarkan. Sehingga dirinya telah mengalami kerugian jutaan rupiah, dijelaskan Tina di depan rumahnya.

Nurtia (58 tahun) yang juga warga Paguah Duku mengalami nasib yang berbeda, dimana jembatan masuk rumahnya yang dulu dibongkar dan berjanji akan dipasang kembali oleh pihak pelaksana proyek hingga kini belum dikerjakan, "Akibatnya pihak keluarganya kesulitan untuk masuk rumah karena akses jembatan belum dikerjakan. "Hingga kini kami kesulitan masuk rumah, karena akses jembatan belum ada dan belum dipasang," tetang Nurtia yang geram dengan ulah oknum pelaksana PT. Multi Structure tersebut.

Dari sekian banyak persoalan yang menyelimuti pekerjaan PT. Multi Structure, tentu akan berdampak terhadap kinerja perusahaan itu. Pantas saja banyak pengamat yang memperkirakan perpanjangan waktu yang diberikan Bank Dunia untuk melanjutkan pekeejaan tak bakal cukup untuk penyelesaian pekerjaan. Seharusnya per 31 Desember 2017 lalu, pekerjaan sudah selesai PHO, Kenyataannya pada tenggang waktu yang dimaksud bobot pekerjaan belum sampai 50 persen.

Menurut Zainuddin, Ketua LSM BARAK Sumatera dalam sebuah jumpa pers mengungkapkan temuannya kepada. Diungkapkannya bahwa temuannya ini akan segera dilaporkan ke kejaksaan Agung RI,untuk menindaklanjutinya. Dari bukti-bukti yang diperolehnya dilapangan tersebut sudah cukup unsur untuk dilaporkan, termasuk bukti foto dan dokumen lain sebagai bahan pendukung laporannya.

"Intinya untuk bukti kecurangan dalam pekerjaan yang dilakukan PT. Multi Structure sudah kita dokumentasikan. Mudah-mudahan aparat kejaksaan nantinya dapat menindaklanjutinya," ungkap Zainudin yang sedang menyiapkan berkas laporannya itu ke Kejaksaan Agung RI.

Sementara itu, Ferry Setyiawan, Kepala Satker PJN II Sumbar yang dihubungi via telpon untuk konfirmasi, enggan menjawab. Bahkan melalui pesan WhatsApnya juga tidak dibalas. Termasuk Opuken Nigara, sebagai PPK 21 yang bertanggung jawab terhadap Pelebaran Jalan Nasional Ruas jalan Kurai Taji-Lubuk Alung  yang juga tak berhasil ditemui.

"Diminta kepada Kementerian PUPR, agar segera mengganti, PPK 2.1 ,Kasatke pjn I dan Ka. BBPJN III Sumbar,  (Red/Rus).

Jalan Lintas Barat Rusak Berat

Written By zai zainuddin on Senin, 08 Januari 2018 | 01.49


Jamintel Kejagung diminta untuk segera lakukan penyelidikan terkait pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan, di ruas jalan Bukit Kemuning -Padang Tambak dan bukit kemuning -bts.kota bumi lampung utara, berjumlah 13 jembatan, diduga pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan, tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan Kementerian PUPR.









Berita rakyat news-Lampung, Ketua LSM Barak Sumatera Zainudin meminta Jamintel Kejagung RI untuk segera melakukan penyelidikan terkait pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan Ruas Jalan  BUKIT KEMUNING-PADANG TAMBAK Lampung Barat dan BUKIT KEMUNING-BATAS KOTA BUMI Lampung Utara Provinsi Lampung, yang diduga adanya Tindak Pidana Korupsi,karena menurutnya selaku penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 09)
Pelaksanaan pekerjaan terindikasi menghilangkan Item-Item pekerjaan yang sudah di tetapkan dalam juklak/ Pemeliharaan Rutin, diantaranya  Pembersihan disekitar jembatan, tumbuhan liar Rumput,lantai jembatan pecah-pecah, rabat k 175 hancur, "Bagaimana kog bisa PHO,  sementara diakui oleh ppk , karena kelalaian pelaksananya, -,Pengecatan jembatan asal-asalan, bahakan ada dua jembata yang tidak di cat sama sekali,
 Nilai anggaran mencapai miliyaran rupiah, terindikasi kecurangan
Ini muncul terlihat dari pekerjaan yang di lakukan pada titik lokasi jembatan
Antara Bundaran Bukit Kemung-Padang Tambak Lampung Barat dan Bundaran
Bukit Kemuning-batas Kota Bumi Lampung Utara Provinsi Lampung.

" PPK Itu bukan hanya tanda tangani data kontrak, Tapi bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan jalan dan jembatan, diantaranya mulai dari ijin Pelaksanaan kerja dan bahan yang digunakan sudah sesuai spesifikasi atau belum, baru di ijin kan untuk melakukan kerja" Mau itu Kotraktuil, long segment,Berkala Atau rutin, jadi tidak ada alasan PPK mengatakan tidak tau,  Bukan Hanya Tanda Tangan dan menerima honor ppk, ingat penyelenggara negara itu melaksanakan uang negara, yang berasal dari pajak masyarakat se-indonesia, dan Semua kegiatan sudah berahir desember 2017, kalau pekerjaan itu rusak, sangat wajar diperbaiki, "namun jika ada aitem yang tidak di kerjakan, apalagi kalau tidak sesuai spesifikasi, Apa yang mau diperbaiki, ada beberapa jembatan yang tidak dikerjakan pemeliharaan rutin, seperti jalan banyak yang masih berlobang, kemana anggaran rutin jalan, "Jika anggaran pemeliharaan rutin itu dilaksanakan, sesuai usulan,yang telah ditetapkan, saya pastikan tidak ada jalan yang berlobang dan tidak ada drainase yang tersumbat, bahu jalan tidak ada lagi yang tersumbat,ditumbuhi rumput, jika dilaksanakan sesuai dengan yang di usulkan, dapat dipastikan tidak ada lagi jalan yang berlobang

Begitu ringannya PPK 09 MENJAWAB, Saya sudah menyampaikan ke kontraktor, mereka berjanji segera akan
Memperbaiki, terutama perbaikan pekerjaan rutin jalan supaya fungsional jalan tetap terjaga, perlu sy jelaskan bahwa kerusakan jalan sudah dikerjakan dengan cara pemeliharaan rutin jalan (patching dan salob) pd tanggap darurat dan sudah selesai sebelum lebaran idul fitri th 2017.. adapun kerusakan jalan terjadi lagi, setelah arus dari lintas pesisir barat kota agung -biha - krui -batas bengkulu kearah lintas barat kotabumi - bukit kemuning - liwa - krui..sebab pengalihan ini karena "akibat banjir yg terjadi diruas jalan biha- krui mengakibatkan ruas jalan tersebut putus,sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan yg akan menuju bengkulu via krui..akibat dari itu pengalihan lalin ke lintas barat, terjadi kerusakan lagi pada perkerasan aspal...saat sekarang kontraktor masih bekerja untuk perbaikan kerusakan aspal,dimulai dari terbanggi besar km 70+136 sampai padang tambak km 203+940..( 135 km ).. adapun kerusakan pada bahu jalan ( rabat k175),penyedia sudah mengakui kalau ini terjadi krn kelalaian pelaksananya..mereka bersedia untuk memperbaikinya dalam waktu 15 hari..kerusakan pada leneng jembatan akan segera diperbaiki,dan pembersihan bahu jalan juga segera dilaksanakan ini komitmen penyedia sebagai tanggung jawab moral selaku pelaksana proyek..adapun dalam pelaksanaannya akan kami kontrol dan melaporkannya dengan menampilkan foto 0%,sedang dikerjakan 50% selesai dikerjakan 100%.. Demikian tanggapan kami atas temuan kekurangan dan cacat pekerjaan yg dilaksanakan oleh kontraktor Pt.Jaya wijaya...mohon mf atas segala kekurangan kami, Demikian Jelas Paramono PPK 09 Wilayah II BBPJN IV Palembang.Selasa 9/1/17(Red).


 DATA  KEMENTERIAN PUPR
KembaliK/L/D/I:Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatSatuan Kerja:PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI LAMPUNGTahun Anggaran:2017Kegiatan:Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan NasionalNama Paket Pengadaan:
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Kemuning-Bts.Kota Kotabumi, Jln.R.Intan (Kotabumi), Simp.Kotabumi-Klp.Tujuh, Bts.Kota Kotabumi-Terbanggi Besar, Bukit Kemuning-Padang TambakID PAKET:1236458741Jenis Belanja:ModalJenis Pengadaan:Pekerjaan KonstruksiVolume:493.5 M
Deskripsi:kosongTanggal Pengumuman:23-11-2016DANASumber Dana (1):APBNPagu (1):475278000MAK (1):033.04.498596.12.00.08.2409.00500.001.523131PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIAMetode Pemilihan Penyedia:Lelang UmumTanggal Awal Pengadaan:23-11-2016Tanggal Akhir Pengadaan:27-01-2017PELAKSANAAN PEKERJAANTanggal Awal Pekerjaan:27-01-2017Tanggal Akhir Pekerjaan:29-12-2017Lokasi:Kab. Lampung Utara



 


Pekerjaan WINRIP Lubuk Alung-Sicincin GILA..!! PT. NINDYA KARYA HILANGKAN ITEM TIMBUNAN BES 'B'

Written By zai zainuddin on Rabu, 06 Desember 2017 | 05.25

Pekerjaan WINRIP Lubuk Alung-Sicincin
GILA..!! PT. NINDYA KARYA HILANGKAN ITEM TIMBUNAN BES 'B'

PADANG, Berita Rakyat News_Sungguh tak diduga, pekerjaan WINRIP Lubuk Alung-Sicincin yang dikerjakan PT. Nindya Karya terindikasi hilangkan item timbunan Bes B yang nilainya mencapai miliyaran rupiah. Indikasi kecurangan ini dilakukan pada lokasi antara Lubuk Alung hingga Parik Malintang (Simpang RSUD Pariaman) sepanjang 7 Kilometer lajur kanan dan 7 kilometer lajur kiri.

Dalam hal ini timbunan Bes B yang galiannya seharus sedalam 30 CM, tetapi oleh kontraktor plat merah item ini tidak dikerjakan. Padahal dalam gambar atau besteknya, pekerjaan item ini jelas tergambar.

Sungguh tak diduga apa yang dilakukan oleh kontraktor yang terindikasi berkolaborasi dengan PPK bahkan bisa melibatkan Satkernya. Namun apa yang terjadi dengan item ini. Lqntas kemana item ini dialihkan atau di CCO. Apakah ada berita acaranya?

Inilah yang menjadi misteri hingga kini. Padahal item timbunan 'Bes B' tersebut sudah tergambar di bestek dan diperuntukkan untuk timbunan bahu jalan.

Menurut beberapa pekerja yang ditemui media ini mengakui, bahwa mereka bekerja berdasarkan perintah dari mandor perusahaan (mandor PT. Nindya Karya-red). " Memang untuk timbunan Bes B bahu jalan mulai dari pasar Lubuk Alung hingga daerah Parik Malintang (Simpang RSUD Pariaman) sepanjang 7km, tidak dilakukan. Cuma memasang Bes A sepanjang disepqnjang jalur itu," kata pekerja ini yang takut namanya disebutkan.

Dikatakannya, khusus untuk item yang dihilangkan ini dananya bisa mencapai Rp 2 Miliar lebih. Sebab dari panjang item yang hilang ini ada sekitar 14 km, yang terdiri dari 7 km kiri dan 7 km untuk lajur kanan dengan kedalaman sesuai bestek sekitar 30 cm, ungkapnya lagi.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan LSM BARAK Sumatera dilokasi proyek membuktikan bahwa bahu jalan tersebut kondisinya saat ini sudah ditutupi beton. Jadi sulit untuk membuktikan, kecuali kalau dibongkar.

Dengan kondisi seperti ini LSM BARAK Sumatera akan membuat laporan secara resmi ke kejaksaan guna untuk menyelamatkan uang negara yang terindikasi dirampas melalui pekerjaan proyek, kata Zainudin, Ketua LSM BARAK Sumatera dengan penuh semangat.

Laporan resmi yang akan dibuat tersebut, ungkap Zainudin, tidak hanya masalah item Bes B yang dihilangkan itu saja, tetapi ada item lain yang dimainkan kontraktor ini untuk meraup untung yang lebih besar dengan indikasi mengabaikan bestek. "Semoga aparat penegak hukum cepat merespon dan menindaklanjutinya," harap Zainudin. Rsd

Umum

Ekonomi

Diberdayakan oleh Blogger.

Kesehatan

Nusantara

Hukum

 

Umum | Politik | Hukum | Narkoba | Wawancara | Ekonomi | Kesehatan | Nusantara | Pendidikan | Redaksi
Copyright © 2013. - All Rights Reserved design by Kios Website